oleh

Kisruh KLB, Demokrat Sulsel Pecat 4 Ketua DPC

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kisruh internal Partai Demokrat makin meluas. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dinilai berseberangan dan mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) langsung dipecat.

Di Sulsel, setidaknya ada 4 Ketua DPC dipecat secara tidak hormat oleh DPD Demokrat Sulsel lantaran terbukti hadir dalam KLB yang digelar beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Ikut KLB, Ni’matullah Siap Perangi Anggota DPC Demokrat

Diantaranya Ketua Demokrat Kabupaten Sidrap Andi Insan Tanri, Ketua Demokrat Kabupaten Barru Andi Haeruddin, Ketua Demokrat Kabupaten Pangkep Andi Muhammad Ridha dan H Ikrar Ikhsan Ketua Demokrat Takalar.

“Iya sudah dipecat. Ini bentuk ketegasan partai sehingga ada pemecatan,” kata Ketua DPC Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), Minggu (7/3/2021).

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar itu menegaskan, DPD Demokrat Sulsel juga telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) sebagai pengganti empat ketua DPC yang dipecat.

“Perintah DPP, jadi DPD jalankan. Plt-nya juga sudah ditunjuk. Sesuai kesepakatan awal, siapapun yang membangkang pasti dipecat,” tegasnya.

Menurut ARA, pemecatan keempat ketua DPC itu tidak serta merta. Keempatnya terbukti sangat kuat masuk dalam peserta KLB di di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

“Telah cukup bukti yang dimiliki DPP atas keterlibatan mereka di forum KLB. Diantaranya dokumen masuk forum, foto check in hotel ataupun foto yang bersangkutan di lokasi,” ungkap ARA.

Khusus untuk DPC Demokrat Gowa, Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengatakan jika Ketua DPC Kabupaten Gowa, Ari Reza Ali mengaku tidak mengikuti KLB.

“Ada telpon melalui pengurus, bahwa dia (Ari Reza Ali) lagi dari Jakarta, bukan mengikuti KLB,” kata Ulla–sapaan akrab Ni’matullah.

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini juga menambahkan, empat ketua DPC yang ikut KLB tidak berstatus sebagai. “Bukan (anggota DPRD) mereka mantan anggota yang tidak terpilih lagi,” jelasnya.

Ketua Demokrat Kabupaten Barru Andi Haeruddin enggan berkomentar banyak. “Nanti saya jawab kalau semua sudah ada legalisasi,” singkatnya.

Baca Juga : Dukung KLB, Demokrat Sulsel Ancam Pecat Legislator Pembangkang

Ketua Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Kota Makassar Wahyuddin mengatakan, KLB yang dilaksanakan oleh Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) adalah abal-abal.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan kelompok tersebut adalah forum abal-abal dan sangat jauh melenceng dari kaidah forum musyawarah tertinggi sebuah organisasi,” ungkap Wahyuddin.

Dari kepesertaan yang hadir, kata dia, KLB yang diselenggarakan tidak memenuhi syarat berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI yaitu dihadiri 3/4 Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi dan lebih dari 50 persen ketua dewan pimpinan cabang tingkat kabupaten/Kota serta di setujui oleh majelis tinggi Partai.

Para pimpinan sidang adalah mereka yang telah di pecat secara tidak terhormat oleh Partai Demokrat. Sementara pada teknis pelaksanaan yang disiarkan secara langsung oleh salah satu media nasional secara daring, sangat terlihat pelaksanaan KLB sangat amatir.

“Lain yang bacakan rancangan putusan lain pula yang ketuk palu sidangnya. Pada susunan acara, agenda langsung masuk pada tahapan pemilihan ketua umum,” jelas dia.

Baca Juga : Kursi Ketum AHY Digoyang, Demokrat Sulsel Pasang Badan

Bahkan Egel–sapaannya menganggap KLB di Sumut adalah kejadian lucu yang pernah terjadi di agenda-agenda persidangan organisasi. Lucunya lagi, Ketua Umum yang terpilih sedang tidak berada di tempat acara dan baru diberitahukan keterpilihannya via telpon oleh pimpinan sidang.

“Sepertinya mereka yang bersidang belum mendapatkan materi metode persidangan pada pengkaderan tingkat sekolah yang di selenggarakan oleh OSIS,” urainya.

AHY Minta Bantuan Rakyat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta rakyat Indonesia untuk ikut turun membantu menyelamatkan demokrasi di tanah air.

“Kami tentunya tidak bisa meminta bantuan kepada siapa pun kecuali kepada rakyat Indonesia,” kata AHY saat membuka rapat konsolidasi dengan ketua dan perwakilan pengurus daerah Partai Demokrat dari 34 provinsi, di Jakarta, Minggu (7/3).

AHY mengatakan kongres luar biasa atau KLB Partai Demokratdi Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum tandingan, merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

AHY mengatakan upaya Partai Demokrat menolak KLB beserta hasilnya bukan sekadar mempertahankan kedaulatan dan eksistensi partai. Namun, lanjut dia, juga menjaga muruah demokrasi serta kedaulatan partai politik di Indonesia.

“Kita (Partai Demokrat) tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja. Bila kita hanya menerima situasi dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kebebasan di negeri ini dijamin oleh negara,” ungkap AHY.

AHY juga berterima kasih kepada segenap bangsa Indonesia dari berbagai elemen di berbagai daerah yang satu per satu memberi support ke Partai Demokrat untuk tetap tegar, sabar, dan terus berjuang.

“Karena, apa yang diperjuangkan Partai Demokrat itu juga yang menjadi harapan dan aspirasi rakyat,” kata AHY disambut riuh tepuk tangan dan seruan dari para kader.

Kemenkumham Diminta Tak Sahkan Hasil KLB

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, berharap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona Laoly bisa menjaga integritasnya untuk tidak mengesahkan Partai Demokrat yang dimpimpin oleh Moeldoko.

“Saya masih percaya teman-teman di Kemenkumham, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih apakah syarat untuk melakukan KLB telah dipenuhi sesuai dengan AD/ART,” ujarnya.

Menurutnya, kepengurusan Partai Demokrat yang sah di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab telah memiliki SK dari Kemenkumham. Sehingga diakui oleh negara.

Oleh sebab itu, dengan Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang tidak merujuk AD/ART. Maka sudah sepatunya kepengurusannya tersebut tidak disahkan.

“Nah kalau itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, ya mestinya ditolak pendaftarannya,” katanya.

Sementara itu, Pengurus Partai Demokrat (PD) hasil kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara berencana mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pendiri PD Max Sopacua yang juga inisiator KLB mengharapkan kepengurusan baru partainya segera memperoleh pengesahan dari kementerian pimpinan Yasonna H Laoly itu.

“Besok (hari ini) sudah ada petugas kami akan ke Kemenkumham untuk melaporkan, membawa dokumen-dokumen KLB untuk diverifikasi,” kata Max.

Ia meyakini Kemenkumham akan segera memverifikasi kepengurusan hasil KLB meskipun sudah ada PD di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Siapa yang nanti akan berhak menggunakan nama Partai Demokrat untuk maju ke depan, untuk melanjutkan cita-cita yang awal kami dirikan sejak tahun 2001,” lanjutnya.

Max merasa optimistis bahwa kepengurusan PD hasil KLB yang akan dinyatakan sah. Menurutnya, para inisiator KLB PD sudah memiliki strategi mengalahkan kubu AHY.

“Kami sudah tahu kekuatan lawan. Kami sudah pelajari kekuatan lawan lalu kami bertanding,” jelas Max.

Terpisah, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah memang harus bersikap netral merespons dinamika Partai Demokrat (PD) usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Untuk memastikan sikap netral tersebut, kata Jimly, pemerintah bisa saja melakukan dua hal. Pertama, tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang.

“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut,” tulis Prof Jimly sebagaimana dikutip dari akun pribadinya @JimlyAs, Minggu (7/3).

Hal kedua yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan sikap netral tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) baru pengganti Moeldoko.

“Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” tulis anggota DPD RI tersebut.

Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga memandang sikap pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Mahfud sudah tepat.

“Sikap yang memang sudah semestinya begitu untuk menjaga kualitas dan integritas demokrasi Pancasila,” pungkas Jimly.

Sebelumnya, Menko Mahfud angkat bicara terkait KLB PD di Deli Serdang yang telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Mahfud menyebutkan hasil KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kemenkumham.

Mahfud MD mengatakan, jika hasil KLB itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

“Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD,” kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd.

Menurut Mahfud MD, KLB PD di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” tutur Mahfud menjelaskan. (E)