oleh

Danny Rombak Total Kabinet, SKPD Hingga Perusda

Armansyah-Berita, Headline-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal dirombak total. 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilelang kembali.

Tak hanya SKPD, perombakan juga akan dilakukan di tingkat lurah, camat hingga jajaran Direksi Perusahan Daerah (Perusda).

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan akan merombak total struktur pemerintahan yang ada selama ini.

“Dalam lelang nanti, seluruh SKPD yang ada di Pemkot Makassar akan dilelang semua. Bukan hanya 8 atau 16 yang mengalami kekosongan saat ini. Tapi seluruhnya, 51 SKPD,” tegas Danny, Selasa (16/3).

Terkait izin melakukan lelang, Danny mengaku sudah mempersiapkan semuanya. Komunikasi sudah dibangun dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apalagi reformasi birokrasi merupakan merupakan visi misi Danny-Fatma.

Baca Juga : Danny Tegaskan Bakal Rombak Ulang 52 OPD

Ahli arsitek ini menuturkan, rencana lelang jabatan besar-besaran ini akan direalisasikan setelah program Makassar Recover 18 Maret. “Setelah Makassar Recover saya akan bertemu dengan pak Dirjen saya akan melaporkan soal lelang reformasi birokrasi,” tegas Danny.

Danny yakin semua bisa berjalan lancar, termasuk izin dari Mendagri. Meski saat ini usia pemerintahan belum cukup enam bulan, namun kekosongan yang terjadi, utamanya pejabat eselon II tidak bisa dibiarkan terlalu lama.

“Kalau ada izin biar 1 hari. Secepatnya, saya kira tidak cukup sebulan saya bisa rombak semua,” bebernya.

Ia meminta lelang jabatan eselon II yang dilakukan secara transparan. Panitia Khusus (Pansus) yang ditunjuk juga merupakan orang yang punya integritas.

“Selama proses lelang tidak ada nepotisme. Kami perintah untuk mengulangi lelang jabatan sesuai dengan UU dan segera menyusun Pansel yang adil melibatkan semua orang,” kata Danny.

Terkait direksi perusda, Danny mengatakan semua “bos” perusahaan daerah dalam tahap evaluasi. Ia mengaku ingin bekerja dengan orang yang punya integritas dan punya tujuan sama.

Baca Juga : Danny Intruksikan Jadwalkan Ulang Lelang Jabatan

“Jadi bukan hanya SKPD, tapi jajaran Perusda juga mulai Dirut hingga jajaran,” tegasnya.

Dia juga mengaku komposisi manajemen atau orang-orang yang saat ini ada di tubuh Perusda tidak pas. Tidak sehati dan sepemikiran dengan visi misinya.

“Kita akan total melakukan perombakan setelah ada izin lelang SKPD. Maka Perusda juga karena saya lihat tidak pas saat ini. Bagaimana saya mau bekerja kasih kencang Makassar kalau tidak sesuai. Orang-orang harus sehati, sepikiran. Jadi saya bisa bikin yang baru lagi, karena saya menyesuaikan dengan akselerasi,” jelasnya.

Tak cukup sampai disitu, semua lembaga dan badan-badan yang terbentuk berdasarkan SK Wali Kota juga akan dievaluasi. Dalam visi misinya, memang ada termaktub penataan total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rencananya, Danny Pomanto akan membuat lembaga yang bisa mensinergikan kebijakan pembangunan ekonomi dari berbagai sektor. “Akan ada perombakan total. Kan visi misi saya begitu. Penataan total BUMD. Kita lihat lain sama dengan yang kita mau bikin. Saya mau bikin begitu,” pungkasnya.

Pengamat pemerintahan, Bastian Lubis mengatakan, pergantian dan mutasi di lingkungan pemerintahan adalah hal biasa saja tapi bisa menjadi hal yang tidak biasa. “Karena ada beberapa faktor yang melatar belakanginya,” katanya.

Menurut Rektor Universitas Patria Artha Makassar ini, struktur dan tupoksi para pejabat sudah jelas dan tegas sehingga semua perencanaan penggunaan alokasi anggaran di APBD berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja.

“Atau money Folow Function jadi semua kegiatan yang biayai oleh APBD harus dapat dipertanggung jawabkan,” tuturnya.

Bastian menilai, penggantian pejabat di Pemerintah kota Makassar oleh Wali kota terpilih adalah sah-sah saja selama mempunyai alasan yang kuat. Seperti, kepangkatan dan masa kerja/rekam jejak kerja yang baik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Sulsel, Subhan Djoer sangat mengapresasi jika wali kota melakukan lelang untuk efesiensi kinerja.

“Pertama-tama tentu salut kalau mau bersih bersih, artinya ada banyak yang kotor yang mau dibersihkan. Tapi harus sesuai kinerja,” katanya.

Dia menilai sangat sepakat asal mutasi ini murni berdasarkan kompetensi, bukan jargon untuk menutupi maksud tertentu.

“Misalnya ingin menyingkirkan orang-orang yang memang tidak diinginkan, sekaligus menempatkan orangnya pada posisi strategis. Kadang kala wali kota menjadikan lelang jabatan sebagai formalitas saja agar tidak melanggar aturan, padahal dibalik itu sudah dipersiapkan orang-orang yang berkontribusi dalam proses Pilwalkot kemarin,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan agar menjadi sangat penting untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi bukan titipan tim sukses meskipun hal ini agak susah dihindari.

“Makanya cara terbaik adalah lelang terbuka agar dimata publik terlihat fair, meskipun publik juga tau bahwa like and dislike pasti berlaku. Yang perlu diingat juga, tidak mengulangi kesalahan yang sama dimana dalam aturan kepala daerah terpilih tidak boleh melakukan mutasi sebelum 6 bulan dilantik, juga 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan,” pungkasnya.