oleh

Penegakan Perda KTR Dinilai Masih Lemah

Armansyah and Yadi-Berita, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar 4/2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih lemah.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sudah lama menetapkan aturan tersebut di sejumlah titik, termasuk perkantoran. Hingga kini, larangan merokok yang dipasang termasuk kantor Balai Kota hanya sekadar pajangan serta tak ada penindakan.

Oleh sebab itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile mengingatkan masyarakat agar patuh terhadap adanya perda KTR.

“Perda ini tidak melarang orang merokok. Tapi, paling tidak menyadari bahwa kesehatan itu penting maka merokoklah ditempat yang semestinya. Contohnya, diruangan terbuka dan lain sebagainya,” tegas Suhada, Senin (15/3).

Wakil Ketua DPRD ini mengingatkan bahaya rokok. Sebab, banyak racun yang terkandung didalam sebatang rokok dan bisa membahayakan bagi tubuh.

“Kita harapkan agar perlu disiplin. Dan penegakan Perda harus dipatuhi oleh masyarakat,” harap politisi PDIP itu.

Untuk membatasi asap rokok, kata Suhada, pemerintah membuat regulasi kawasan tanpa rokok. Seperti, di pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan perkantoran. Harapannya, mereka yang pasif bisa terlindungi.

“Kita imbau perokok agar bisa berhenti. Mungkin secara bertahap, demi melindungi orang yang disayangi,” tuturnya.

Menanggapi KTR berdampak pada kesehatan, dr Nursaidah mengajak masyarakat aktif sosialisasi Perda KTR untuk. Sebab, ia menilai regulasi ini belum maksimal lantaran banyak warga belum tahu adanya Perda ini.

“Mari bersama-sama membantu pemerintah ikut menyebarluaskan Perda KTR, minimal dilingkungan sekitar kita,” tandasnya.

Dijelaskan dr Ida—sapaan akrabnya, setiap batang rokok mengandung 4000 zat kimia berbahaya bagi tubuh. Sehingga, hal itu sangat berdampak pada kesehatan.
“Di Makassar, perokok pemula mencapai 5884 orang. Itu tahun 2017, dan itu semakin hari semakin meningkat,” jelasnya.