oleh

Soal Bus Wisata Era Prof Rudy, Dewan Nilai Hanya Buang-buang Anggaran

Editor : Armansyah, Penulis : Yadi-Berita, Metro, Wakil Rakyat-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Program andalan mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin yaitu bus wisata ternyata menemui persoalan.

Bus yang diluncurkan pada Desember 2020 lalu itu tidak sesuai regulasi dari Kementerian Perhubungan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2019 pasal 59 tentang kendaraan.

Salah satu pertimbangannya adalah soal kondisi geografis dan prasarana jalan yang belum memadai. Tak hanya itu, ada pula persoalan keamanan, sosial hingga keadaan darurat yang disebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau bus.

Sehingga, Kemenhub melarang kendaraan tersebut untuk beroperasi melalui surat tanggapan yang ditandatangani Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setyadi pada 15 Februari lalu. Kendaraan yang digagas Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel itu terancam menjadi ‘besi tua’.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi menilai, bus hasil karya Prof Rudy terkesan buang-buang anggaran. Meski tak seberapa, namun disesalkan karena kini tak layak untuk dimanfaatkan.

“Pasti mangkrak, jadi besi tua. Ini tidak efektif, hanya menghamburkan uang rakyat,” katanya, Selasa (16/3).

Legislator Gerindra itu mengatakan, seharusnya ketika bus wisata itu ingin sedang dirancang, Rudy Djamaluddin seharusnya membuat proposal terlebih dahulu.

“Setelah itu, baru mengajukan permohonan izin pada Menhub. Jangan dibuat baru minta ijin, akhirnya anggaran terbuang percuma, ini uang rakyat harus dipertanggung jawabkan,” tegas Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Makassar itu.

Meskipun demikian, Kasrudi berharap kepada Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto agar segera bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan ini.

“Tapi mudah-mudahan ditangan pak Danny (Wali Kota Makassar) bus wisata bisa dimodifikasi terus bisa dimanfaatkan itu daripada jadi sia-sia,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Makassar, Muchlis Misbah mengemukakan, jika bus tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Menhub, maka tidak dapat beroperasi.

“Kalau begitu sudah tidak cocok untuk dioperasikan kalau tidak ada izin operasional nya,” paparnya.

Legislator Hanura itu menyampaikan, pihaknya segera melakukan monitoring evaluasi (Monev) kepada dinas terkait dalam waktu dekat. “Saya mau Monev dengan dishub bulan ini, pasti akan tanyakan tentang itu dek,” tandasnya.

Menanggapi itu, Moh Ramdhan Pomanto sangat menyangkan masalah bus wisata yang dirancang oleh mantan Rudy Djamaluddin.
Danny menilai, ide Rudy Djamaluddin sangat bagus untuk menjadikan Makassar sebagai kota wisata, hanya saja, itu tak sesuai regulasi. Apalagi, sudah tiga unit bus yang dibuat menggunakan uang negara.

“Dari pengalaman sebelumnya, kami merancang pete-pete smart, saya tidak serta-merta menggunakan uang negara namun menggelontorkan dana pribadinya terlebih dahulu,” kata Danny.

Pasalnya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya Surat Kelayakan Rancang Bangun (SKRB) dari Kementerian Perhubungan.

“Ada aturannya, makanya saya kemarin Pete pete smart saya pakai uang pribadi karena tidak bisa membuat begitu tanpa izin apapun SKRB kalau tidak salah itu ada izinnya,” papar Danny.

Danny pun berencana menggunakan SKRB dari Pete pete smart, sehingga bus pariwisata ini dapat digunakan. Dirinya rencana melapor ke pusat, bagaimana nanti kalau dimanfaatkan.

“Idenya bagus, kita harus akui idenya bagus. Kita harus akui kalau yang bagus-bagus. Saya coba pakai nanti SKRBnya pete pete smart karena pete pete smart sudah dapat izin resminya,” pungkas Danny.