oleh

Kasus Dugaan Gratifikasi NA, KPK Periksa Dua Saksi Swasta

Armansyah-Berita, Korupsi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan yang menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah.

Baca Juga : KPK Endus Modus Baru Korupsi

Rabu (17/3/2021) kemarin, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi dari pihak swasta yakni Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda. Mereka dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat.

“Keduanya merupakan pihak swasta. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ER (Edy Rahmat),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (17/3/2021).

Meksi demikian Ali Fikri belum menjelaskan hal-hal apa saja yang akan digali kepada dua orang saksi ini.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” katanya.

Baca Juga : KPK Sita Uang Tunai di Rumah NA

Diketahui KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor.

Sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, selaku pemberi AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK juga memeriksa tujuh pegawai Pemprov Sulsel sebagai saksi dalam kasus tersebut. Mereka yang diperiksa adalah Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suharsil, Yusril Mallombassang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.

Baca Juga : Tak Disangka Jadi Tersangka, NA Ditahan di Rutan KPK.

Ali Fikri mengakui, jika ketujuh orang yang diperiksa itu masing-masing merupakan aparatur sipil negara yang bertugas di Pemprov Sulsel.

“Semuanya ASN Pemprov, statusnya sebagai saksi,” ujarnya.

Kata Ali, ketujuh orang saksi itu, diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolda Sulawesi Selatan. “Tempat Riksa, di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,” sambungnya.

Ali Fikri juga menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada Nurdin Abdullah, Agung Sucipto dan Edy Rahmat dalam kapasitas sebagai saling menjadi saksi. Dimana tim Penyidik KPK menggali pengetahuan para tersangka.

“Diantaranya terkait dugaan pengerjaan beberapa proyek oleh tersangka AS yang sebelumnya telah disetujui oleh tersangka NA melalui tersangka ER,” ungkap Ali Fikri.

“Dikonfirmasi pula terkait teknis penyerahan sejumlah uang berupa fee yang diduga diberikan untuk tersangka NA oleh tersangka melalui tersangka ER,” sambungnya.

Terkait dengan apakah Nurdin Abdullah telah mengakui perbuatannya, Ali mengatakan hal itu akan terbuka jelas saat kasus ini mulai disidangkan di pengadilan.

“Keterangan selengkapnya tentu telah tertuang di dalam BAP pemeriksaan yang akan diungkap di depan persidangan yang terbuka untuk umum,” katanya.