oleh

Anggaran Sisa NPHD Belum Dikembalikan, KPU Sulsel Deadline Akhir Maret

Editor : Armansyah-Berita, Metro, Pilkada, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Proses panjang Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada sejumlah daerah di Sulsel pada Pilkada serentak 2020 lalu, dipastikan berdampak pada lambannya proses laporan pengembalian dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di beberapa kabupaten/kota.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi pun meminta kepada KPU kabupaten/kota untuk segera mengembalikan sisa anggaran yang digunakan dalam tahapan Pilkada 2020. Khususnya bagi daerah yang tak ada sengketanya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi yang tidak ada kasus di Mahkamah Konstitusi, bulan ini ya. Terakhir 31 Maret. Paling tidak akhir Maret atau awal bulan April lah pengembaliannya,” katanya.

Disinggung soal sisa anggaran, dirinya hanya menyebutkan setiap KPU kabupaten/kota bervariasi. Ada yang nilainya cukup besar, ada juga yang kecil. Namun sisa anggaran tetap harus dikembalikan ke pemerintah setempat. Tapi jumlahnya dia belum ketahui setiap daerah karena pihaknya baru akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat ini.

“Kami di tanggal 24, 25, 26 (Maret) akan bertemu dengan teman-teman KPU (kabupaten/kota) untuk memastikan penggunaan anggaran. Rata-rata sih target penyelesaian laporan pertanggungjawaban anggarannya terakhir bulan ini. Bulan depan sudah pengembalian semuanya,” jelasnya.

Diketahui, di Pilkada serentak 2020 di Sulsel ada enam daerah yang mengajukan sengketa PHPU ke MK, yakni Pangkep, Barru, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara dan Bulukumba. Sedangkan yang tak mengajukan PHPU yakni Makassar, Gowa, Selayar, Maros, Tana Toraja dan Toraja Utara.

Lantas berapa anggaran yang dihabiskan penyelenggara dalam hal ini KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan pesta demokrasi di masing-masing daerah?

Ketua KPU Gowa, Muchtar mengatakan, KPU memperoleh NPHD untuk Pilkada Gowa sebesar Rp55 Miliar.

Hingga penetapan Kepala Daerah terpilih, sisa anggaran yang digunakan pada Pilkada 2020 lalu masih menyisakan kurang lebih Rp8 miliar. Namun ia mengaku, sampai saat ini belum dikembalikan karena masih ada proses.

“Sisanya kurang lebih Rp 8 miliar, kita baru bisa kembalikan paling cepat akhir bulan ini. Kita masih sementara proses perampungan laporannya hingga akhir bulan ini,” singkatnya.

Demikian juga KPU Barru yang telah menetapkan Suardi Saleh-Aksa Mappe sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu.
Di Pilkada Barru, KPU Barru mendapatkan anggaran dari Pemerintah daerah yang ditandatangani dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekitar Rp 20,7 miliar.

Meski Ketua KPU Barru, Syarifuddin H Ukkas mengaku masih tersisa anggaran dari NPHD tersebut, namun pihaknya belum bisa memastikan besarannya untuk kemudian mengembalikan sisa anggaran yang telah digunakan selama proses Pilkada berlangsung.

“Belum (dikembalikan) masih proses audit, jumlah juga saya belum tau pasti,” singkat Syarifuddin H Ukkas, saat dikonfirmasi, Ahad (21/3).

Begitu pula KPU Pangkep, yang menetapkan Muhammad Yusran Lologau -Syahban Sammana pada 19 Februari lalu. Sampai saat ini belum mengembalikan sisa NPHD dari total anggaran yang diberikan oleh Pemda sekitar Rp25 Miliar lebih.

“Belum (dikembalikan). Aturannya kan paling cepat tiga bulan setelah penetapan (paslon), jadi masih ada waktu, apalagi masih sementara di” kata ketua KPU Pangkep, Burhan.

Dirinya menuturkan jika pada Jumat pekan lalu baru dilakukan adit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah meminta bantuan audit berapa anggaran digunakan kurang lebih satu tahun terakhir.

“Jadi kemarin kami meminta kepada BPKP untuk membantu bendahara dan itu baru rampung dokumenya Jumat kemarin. Kalau keuangan belum,” ujarnya.

Dari Rp 25 miliar tersebut. Burhan belum bisa sampaikan berapa yang dia gunakan. “Saya belum mengetahui itu (anggaran yang digunakan) karena bendahara belum sampaikan kepada saya,” singkatnya.

Sementara komisioner KPU Maros, Mujaddid mengatakan dari anggaran yang diserahkan oleh Pemda berdasarkan NPHD sekitar Rp 31,1 miliar masih memilih sisa namun belum dikembalikan ke Pemda karena hasil audit belum selesai.

“Nominalnya belum pasti (sisa anggaran) tapi saat ini masih dirampungkan untuk pelaporannya,” kata Mujaddid.

Dirinya menuturkan, KPU diberikan jangka waktu pengembalian sisa anggaran yang tidak dipergunakan tiga bulan setelah KPU menetapkan sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih sebagai kepala daerah.

“Aturan dalam PKPU, tiga bulan setelah pengusulan calon terpilih,” tutupnya.