oleh

Bunda Syfa Apresiasi Kinerja Kajati Sulbar Tangani Kasus Korupsi

Armansyah-Berita, Daerah, Sulbar-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Tokoh perempuan asal Provinsi Sulbar, Hj Asyfa M Br Ginting Manik (SYF) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar di bawah nakhoda Kepala Kejati (Kajati) Johny Manurung (JM) dan Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati dalam mengeksekusi kasus-kasus di Sulbar.

Terbaru, Kejati Sulbar kembali menetapkan satu orang tersangka kasus tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA), Kamis (18/3) lalu.

Tersangka Aking Djide langsung dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Kajati Sulbar, Johny Manurung, nomor: PRINT-190/P.6/Fd.2/03/2021, tanggal 18 Maret 2021. Dia ditahan di rumah tahanan Polres Polman selama 20 hari.

Bunda Syfa—sapaan akrab Hj Asyfa M Br Ginting Manik mengatakan, jika melihat track record Kajati memang sangat tegas dan berani.

“Beliau (Johny Manurung) seingat saya pernah tugas di Jakarta Timur dan beberapa daerah lainnya dengan prestasi sangat bagus,” kata wanita berdarah Mandar, Bugis, dan Batak ini, Senin (22/3).

Pemerhati wong cilik ini, mengaku bangga dengan Kejati saat ini dibawah kepemimpinan Johny Manurung. Harapannya, Kejaksaan terus bekerja profesional dalam bekerja dan menindak tanpa pandang bulu. Terutama, menuntaskan kasus-kasus yang ada di Sulbar.

Apalagi, data yang ada tindak pidana korupsi masih tinggi di Sulbar. Sehingga, perlu pengawasan anggaran termasuk mengawasi dana-dana bencana alam yang ada di dua daerah, Mamuju dan Majene.

“Kami bangga dengan Kejati saat ini, di bawah kepemimpinan Pak Johny Manurung. Kami berharap Kejaksaan terus bekerja profesional dan tidak pandang bulu terus bongkar kasus korupsi di Sulbar terutama di Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sulbar,” harap kandidat magister hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini.

“Tanpa merendahkan kinerja Kejaksaan yang lalu-lalu, tapi tidak bisa kita pungkiri baru sekarang ini, kinerja Kejaksaan Sulbar sangat membanggakan dan tentunya para pejabat yang bersentuhan dengan APBD dan APBN jantung-jantungan berpikir seribu kali jika ingin korupsi. Bravo Kejaksaan Sulbar,” tambah Bunda Syfa yana juga Koordinator Bravo 5 Wilayah Sulawesi, Tim Pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, yang kini jadi Ormas yang diketuai Jenderal TNI (purn) Fachrul Razi dengan Ketua Pembina Jenderal (purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Terpisah, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Feri Mupahir, menyatakan, penahanan tersangka Aking Djide terkait tindak pidana korupsi pemotongan sebesar 3 persen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik SMA se-Sulbar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.

“Sudah tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Feri..

Dalam kasus ini, tersangka Aking Djide selaku tim fasilitator DAK Fisik Bidang PSMA pada tahun 2020 bersama dua tersangka lainnya. Masing-masing Busra Edi selaku staf pada Bidang PSMA dan juga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 serta Burhanuddin Bohari selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (PSMA) dan juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020.

“Tersangka melakukan perbuatan permintaan sebesar tiga persen kepada 82 kepala sekolah penerima DAK Fisik tahun 2020 dari jumlah anggaran yang diterima. Ini bertentangan dengan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2019 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/ PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020,” jelasnya.

Feri menambahkan, nilai kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp1,4 miliar. Adapun modus para tersangka yaitu meminta 3 persen dari DAK Fisik PSMA tahun 2020 untuk kepentingan pribadi dengan alasan untuk biaya jasa pembuatan dokumen perencanaan berupa gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari penggunaan DAK Fisik tahun anggaran 2020,” ujarnya. (***)