oleh

Parpol di Sulsel Pasrah, Soal Penunjukan Penjabat Sementara Ditunjuk Langsung Presiden

Armansyah-Berita, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Batalnya RUU Pemilu adalah munculnya penjabat sementara kepala daerah di 200-an lebih yang ditunda pilkadanya. Mereka akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi perhatian sejumlah pihak lantaran sangat rawan kepentingan politik jelang 2024 mendatang.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah mengatakan sejak awal partai Demokrat menginginkan bagaimana pemilihan kepala daerah tetap berlangsung pada tahun 2022 dan 2023 agar tidak ada kekosongan kepala daerah.

“Sejak awal kita inginkan Pilkada tetap berlangsung pada tahun 2022 dan 2023 agar tidak ada kosong,” katanya.

Dirinya menyebutkan, tak adanya Pilkada 2022 dan 2023 menimbulkan ada kekosongan kepala daerah dan ini tidak inginkan oleh partai berlambang mercy ini.

“Ada 17 Gubernur hampir 300 kepala daerah kabupaten/kota kosong dan akan diisi oleh Plt mulai dari 2022 sampai 2024,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel melanjutkan, ini membuat pemerintahan di daerah tidak akan stabil jika diisi oleh penjabat sementara satu hingga dua tahun.

“Pemerintahan tidak akan stabil, karena beda kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat ketimabang Pj yang beda komiemenya,” tuturnya.

Disinggung jika penunjukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ni’matullah hanya menyebutkan itu keinginan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Saya kira kewenangan ada di Kemendagri. Kalau dia mau serahkan ke Presiden silahkan atur,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin mengemukakan, kebiasaan itu dari Kemendagri atas usulan gubernur. Tapi penunjukan langsung oleh Presiden Joko Widodo itu sebagai bentuk meminimalisir politik ke depan.

“Kan presiden dua periode dan dia ingin melihat Plt di kabupaten kota,” katanya.

Disinggung soal keberpihakan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg), Wakil ketua DPRD Sulsel ini menuturkan, pasti memiliki potensi kepentingan politik, tapi harus berprasangka baik terlebih dahulu apalagi Presiden Joko Widodo sudah tidak memiliki kepentingan politik untuk tahun 2024.

“Secara individu pak Presiden sudah tidak memiliki kepentingan. Tapi saya tidak mau berandai-andai karena keputusan daerah harus sejalan dengan putusan pusat,” tutup Darmawangsyah