oleh

KPPU Minta Aturan Rangkap Jabatan Dicabut

Editor : admin 1, Penulis : Hikmah-Berita-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM-, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyarankan pencabutan aturan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait rangkap jabatan.

Aturan tersebut berdasarkan Permen Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 mengenai Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Komisioner KPPU, Ukay Karyadi dalam siaran persnya mengungkapkan bahwa aturan tersebut menyalahi Undang Undang terkait No 5 Pasal 26 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sekaligus mengatur mengenai substansi rangkap jabatan antara Direksi atau Komisaris.

“Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan
Direksi atau Komisaris di suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai Direksi atau Komisaris perusahaan lain apabila perusahaan perusahaan tersebut di pasar yang sama, atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,” ungkap Ukay

Lanjut Ukay, ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari rangkap jabatan ini yang dapat melanggar persaingan pasar.

“Pertama Kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya. Koordinasi kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan Direksi atau Komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama,”

“Selanjutnya penyalahgunaan jabatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan bundling serta aksi korporasi lain, yang melibatkan perusahaan dimana Direksi atau Komisarisnya saling rangkap jabatan,”

“Terakhir, tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana Direksi/Komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan,” sambungnya.

Olehnya KPPU juga menyarankan agar Kementerian BUMN memastikan personil yang menjadi Direksi/Komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam
posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN.

Sementara itu, Ketua KPPU Kantor Wilayah VI Sulsel, Hilman Pudja mengungkapkan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan kasus rangkap jabatan meski saat ini hal tersebut belum dapat dipastikan.

“Untuk di Kanwil VI kami masih melakukan pendataan khususnya terkait rangkap jabatan di BUMD dengan perusahaan swasta di wilayah kerja,” ujarnya singkat (*)