oleh

ACC Sulawesi Dukung KPK Usut Tuntas Ratu Alkes Imelda Obey

Armansyah-Berita, Hukum, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi memberi dukungan penuh atas tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan Imelda Obey. Ia disinyalir ikut terkait dalam dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah.

Baca Juga : Ratu Alkes Terseret Dugaan Korupsi NA

Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun menyerukan agar KPK tidak berhenti dibatas saksi saja, tetapi mengembangkan penyidikan hingga menemukan tindak pidana. Jika terlibat, sang Ratu Alkes itu juga harus diseret sebagai tersangka.

“Tentunya kami mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK, sebaiknya memang dikembangkan lebih jauh terkait pemeriksaan saksi tersebut,” tegas Kadir, Jumat (26/3).

Sementara itu, penyidik KPK memeriksa Imelda Obey bersama seorang pegawai BUMN bernama M Ardy di gedung KPK di Jakarta, Kamis (25/3) kemarin.

Baca Juga : Ditangkap KPK, PDIP Pastikan Beri Bantuan Hukum ke Nurdin Abdullah

“Pertama Imelda Obey wiraswasta dan dan M Ardy pegawai BUMN,” terang Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Nama Imelda Obey sendiri telah kerap diterpa skandal dugaan korupsi. Namanya bahkan pernah disorot anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding yang bahkan memerintahkan Kejati Sulsel menangkap Imelda Anton Obey lantaran diduga kerap melakukan permufakatan jahat dan intimidasi ke sejumlah kepala daerah.

“Kami sudah perintahkan, agar Kejati segera memproses hukum dan tangkap yang bersangkutan (Imelda_red),” tegas anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding pada Senin (25/11) lalu.

Menurut Sarifuddin, terungkapnya sepak terjang Imelda berawal dari kinerja Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D) yang dibentuk masa Jaksa Agung HM Prasetyo, kerap dimanfaatkan oleh oknum jaksa untuk mencari keuntungan pribadi alias memeras pejabat.

Baca Juga : Tak Disangka Jadi Tersangka, NA Ditahan di Rutan KPK.

Bersamaan intimidasi oknum jaksa tersebut, lanjut Sarifuddin, nama Imelda pun mencuat, disinyalir sebagai peluncur agar kerja-kerja pemerasan berjalan lancar. Imelda diketahui dekat dengan Jaksa Agung HM Prasetyo yang sebelumnya menjabat.

Lantaran kedekatan itu, dimanfaatkan untuk melakukan pemerasan, intimidasi, manipulasi alkes serta tindak permufakatan jahat lainnya.

Selama HM Prasetyo menjabat, Imelda juga tidak tersentuh hukum. “Kami juga sudah memerintahkan agar TP4D dibubarkan!,” tegas Sarifuddin.

Data yang dihimpun, sepak terjang sang penguasa Alkes diantaranya, menguasai hampir seluruh pengadaan alkes di kabupaten/kota di Sulsel serta Indonesia Timur, yakni yang sempat mencuat ke publik proyek alkes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji tahun 2018 senilai Rp22.859.000.000.

Proyek ini bermasalah sebab ada dugaan keterlibatan Kejati Sulsel mengeluarkan Legal Opinion (LO) dalam membalas surat permohonan pendapat hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur RSUD Haji Makassar, untuk dilakukan proses PBJ dengan metode lelang.

LO balasan dari Kejati Sulsel ini dijadikan dasar serta dalih pihak RSUD Haji Makassar untuk melakukan metode lelang ULP, bukan e-catalog. Fakta ini berdasarkan berita acara RKA DAK Kesehatan 2018 yang sudah dibuat dan ditandatangani pihak RSUD Haji Makassar bersama dengan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Keuangan RI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.

Padahal seharusnya semua paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa harus lewat metode e-Catalog. Sementara yang terjadi adalah menggunakan metode lelang.

Tak sampai disitu saja, proyek bermasalah Imelda juga terjadi di RS.Pontiku Toraja Utara tahun anggaran 2018 senilai Rp18 miliar. Dalam proyek ini, diduga kuat adanya pemufakatan jahat yang terjadi antara pemda dengan pengusaha alkes tersebut.

Dugaan ini telah dikuatkan dengan adanya upaya mengalihan proses pengadaan alkes yang semula sudah diataur dalam Permenkes No 63 Tahun 2014 dan PP LKPP No.6 tahun 2016 tentang Pengadaan Alkes secara e-catalog dan e-purchasing menjadi metode lelang.

Sementara untuk pengadaan alat kesehatan RS Masamba tahun 2016, Imelda diduga melakukan markup harga. Mesin pendingin dan penyimpanan darah di rumah sakit tersebut diadakan dengan harga berkali-kali lipat dari harga barang yang sebenarnya.
Meski harganya sangat mahal, mesin itu nyatanya tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak memenuhi standar/spek.