oleh

Program Wisata Covid Disoal BPK, Ini Alasannya

Armansyah-Berita, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan menemukan ada beberapa masalah dalam sejumlah program penanganan Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan penanganan pandemi Covid-19, tahun 2020 pada Pemerintah Sulawesi Selatan dengan nomor LHP: 65/LHP/XIX.Makassar12/2020 yang diperoleh Harian Rakyat Sulsel.

Dalam LHP itu BPK menyoroti persoalan mulai Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov, Pembangunan Infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, penggunaan hotel Wisata Covid-19, hingga dengan tidak sinkronnya data penerima Bansos Covid 19.

Salah satu program penanganan Covid-19 yang disorot BPK yakni Program Wisata Duta Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menangani penyebarluasan Covid-19, dengan mejadikan hotel sebagai tempat mengkarantina atau mengisolasi pasien tanpa gejala (OTG).

Melalui LHP BPK mempersoalkan tidak adanya penandatanganan kontrak antara pihak hotel dan Pemprov Sulsel, pemilihan hotel hanya berdasarkan surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait penunjukan sejumlah hotel yang digunakan untuk Program Wisata Duta Covid tersebut.

Penunjukan hotel yang hanya berdasarkan SPPBJ juga tidak dilengkapi informasi yang memadai, antara lain tidak ada waktu rencana penyelesaian pekerjaan dan tata cara pembayaran.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terkait jumlah pemesanan kamar hanya disatukan berupa paket pekerjaan tidak dirinci jumlah penggunaan kamar. Selain itu, dokumen pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan hotel tidak dilengkapi dengan berita acara perhitungan bersama yang menjadi dasar dalam pembuatan berita acara serah terima.

Selain itu, pengadaan makan dan minum pasien dan petugas kesehatan juga disoroti. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pengadaan makan minum menunjukkan bahwa untuk dokumen kewajaran harga hanya mencantumkan surat pernyataan kewajaran harga, tidak melampirkan komponen pembentuk harga makanan.

Akibat adanya temuan BPK tersebut, sejumlah hotel pun dikabarkan enggan untuk kembali menerima pasien Covid-19 dalam program Wisata Covid-19, lantaran takut tak dibayar. Salah satunya yakni Hotel Swisbell Makassar. Hotel Swissbel juga disebut baru akan bersedia menerima pasien Covid-19 jika ada perjanjian/jaminan dari Pemprov Sulsel untuk menjamin pembayaran pemakaian hotel.

Terkait hal tersebut, Public Relation Hotel Swissbell Makassar, Keisya Veldon mengatakan, isu soal penghentian penerimaan covid-19 belum bisa dipastikannya, apalagi soal adanya permintaan jaminan pembayaran ke Pemprov Sulsel.

Pasalnya, kata Keisya, sampai saat ini pihaknya masih menampung pasien-pasien OTG dan petugas kesehatan yang berjaga di sana. Hanya saja, memang terjadi penurunan trafik belakangan ini.

“Untuk periode sekarang sudah berkurang, lebih banyak tenaga kesehatannya. Saat ini memang pasien isolasi sudah berkurang,” ucap Keisya, melalui sambungan telepon, Jumat (26/3).

Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan, Ni’mal Lahamang tak membantah jika pihak Swisbell meminta ada perjanjian dari Pemprov Sulsel untuk menjamin pembayaran pemakaian hotel tersebut.

Hanya saja, Ni’mal mengaku, tidak memenuhi permintaan tersebut dengan alasan mengacu pada pola pembayaran tahun sebelumnya. Pihaknya juga tidak bisa membayar secara langsung karena tidak punya kuasa untuk urusan keuangan.

“Dia berharap ada semacam perjanjian dari kami menjamin pembayaran, saya bilang tidak boleh begitu, karena tahun lalu tidak begitu,” beber Ni’mal saat ditemui di Hotel Claro, Jumat (26/3).

Apalagi, proses pembayaran mesti melewati alur yang panjang, yakni pendampingan oleh APIP dan Inspektorat, review, baru penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

“Intinya dia mau menerima kalau ada jaminan,” tegas Ni’mal.

Ni’mal bilang, sejauh ini tidak ada masalah pembayaran hotel, bahkan dari kali pertama digunakan sebagai hotel wisata covid hingga Februari lalu, pihaknya sudah melakukan pelunasan.

“Sudah dibayar tagihannya sampai Februari, kalau Maret masih dalam proses, karena panjang ada review-nya, dan lain-lain,” sebutnya.

“Saya tanya (pihak hotel) pernah tidak satu tahun saya tidak bayar. Ini orang sakit mau dibantu apalagi dibayar, anak buahmu yang di rumahkan bisa kembali dipekerjakan karena ini,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ni’mal mengatakan belum tahu menahu soal temuan BPK. Temuan soal adminstrasi memang pernah sampai di telinganya, hanya saja ia tidak bisa berandai-andai karena dirinya belum mendapat LHP tersebut.

“Mungkin administrasinya, mungkin data-data pasien, yang jelas kan ada datanya kapan masuk, itu terdaftar,” ujarnya.

Ni’mal mengaku dalam prosesnya, ia terus didampingi oleh Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan juga BPKP, kegiatan pembayaran dilakukan sesuai arahah inspektorat dan BPKP.

“Ternyata setelah masuk masih ada perubahan, yah itu tidak apa, begitu memang karena BTT covid kan baru,” jelasnya.

Soal program penanganan Covid-19 kata Ni’mal sudah ada pembagian masing-masing. Misalnya dinas kesehatan menangani pasien, sementara pihaknya menyediakan infrastruktur.

“Itu kamar tidak bisa kita tentukan tergantung pasien, berapa pasien masuk itu yang terdaftar. Datanya yang pegang dinas kesehatan saya kan infrastrukturnya,” tutupnya