oleh

Wali Kota Parepare Paparkan Muatan LKPj Pemkot Parepare TA 2020

Editor : Kalmasyari-Berita, Daerah, Parepare-

PAREPARE, BACAPESAN.COM – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, menyampaikan dan menyerahkan isi Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (29/3/2021).

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, menjelaskan inti muatan LKPj yaitu terkait arah kebijakan umum pemerintahan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah, gambaran umum daerah, serta realisasi keuangan.

“Selain itu juga terkait kebijakan perubahan penjabaran keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kebijakan strategis serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya dan penyelenggaraan tugas perbantuan,” jelas Wali Kota berlatar belakang doktor hukum itu.

Taufan Pawe menambahkan, seiring dengan penetapan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2020, maka kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah khususnya pada sektor pendapatan daerah diarahkan pada 5 hal.

“Pertama, pengembangan manajemen pendapatan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI). Penyesuaian target Pendapatan Daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta simulasi potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat. Optimalisasi PAD, dan terakhir peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan,” beber Taufan Pawe.

Sedangkan pengelolaan belanja daerah, lanjut Taufan, diarahkan untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota. Belanja langsung diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja.

Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meningkatkan efisiensi belanja, serta optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus.
(***)