oleh

Bawaslu: Terima Kasi Masyarakat Soppeng

Editor : Armansyah, Penulis : Ilham-Berita, Soppeng-

SOPPENG, BACAPESAN.COM – Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng beberapa pekan lalu, menjadi penanda berakhirnya tahapan Pilkada Soppeng tahun 2020.

Tahapan yang dimulai sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 merupakan tahapan Pilkada yang paling menantang. Drama penundaan pun menjadi skenario dalam menyelenggarakan tahapan Pilkada 2020.

Selain harus mencegah dugaan pelanggaran pemilihan, penyelenggara pemilu mawas diri terhadap penyebaran virus Corona yang mewabah sejak satu tahun yang lalu.

Peserta pun memiliki keterbatasan dalam ruang gerak kampanye karena selain rambu-rambu regulasi secara umum, juga harus taat dan patuh terhadap penyebaran virus Corona.

Bawaslu Kabupaten Soppeng saat menjelang tahapan awal penyelenggaraan telah merampungkan program dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan.

Namun setelah mewabahnya pandemi yang beririsan dengan tahapan Pilkada dengan alur penundaan oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Keputusan bersama selanjutnya bersepakat melanjutkan tahapan Pilkada yang ditunda beberapa bulan.

“Terima kasih yang mendalam kami bingkiskan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng yang telah ikut mengawal tahapan Pilkada Soppeng tahun 2020. Kepada semua stakeholder yang berperan sesuai peranannya demi menciptakan Pilkada Soppeng yang aman,” ucap Ketua Bawaslu Soppeng, Winardi.

“Laporan dan informasi awal yang kami olah menjadi dugaan pelanggaran pemilihan merupakan bingkisan keaktifan masyarakat Soppeng demi menciptakan Pemilihan Bupati Soppeng yang demokratis,” lanjut Winardi yang juga Koordinator Divisi Hukum, Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Soppeng itu.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Soppeng, Nurlaelah mengatakan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan komposisi lengkap dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilihan melalui proses kajian dan analisis penentuan status hukum demi tercapainya keadilan penegakan dugaan pelanggaran pidana ataupun penegakan etik serta undang-undang lainnya.

“Pengawasan partisipatif yang dibingkai dari keutuhan masyarakat Soppeng dengan kekentalan kebudayaan Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge menjadi sentuhan budaya yang sangat strategis menciptakan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pilkada Soppeng 2020,” ungkap Nurlaelah.

Nurlaelah menambahkan, kesepakatan yang terbangun dengan organisasi pemerintah, lembaga swasta dan organisasi keagamaan tetap menjadi mitra dalam rangka penyebaran informasi tentang demokrasi yang sehat meskipun tanpa tahapan pemilihan atau Pemilu.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Soppeng, Abd Jalil menyampaikan, sebuah kesyukuran dengan berakhirnya tahapan Pilkada Soppeng 2020 yang memiliki cerita dan pengalaman tersendiri bagi jajaran penyelenggara pemilihan.

Panwascam bersama sekretariat, Panwas Kelurahan Desa, dan Pengawas TPS yang telah memainkan perannya masing-masing dengan bayang-bayang penyebaran virus Corona. Sahabat jajaran Bawaslu Kabupaten Soppeng merupakan Sumber Daya Manusia yang tangguh menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran meskipun diintai oleh ganasnya pandemi yang mewabah.

“Tetap menjadi bagian dari Badan Pengawas Pemilu meskipun telah purna bakti. Tetap menjaga integritas dalam keseharian, serta tetap menggalakkan pendidikan demokrasi melalui pengembangan partisipatif, meski tanpa tahapan Pemilihan dan Pemilu,” ucapnya.

Adapun Koordinator Sekretariat Bawaslu Soppeng, A Anugerah menyampaikan peranan pemerintah daerah melalui TAPD yang telah menghibahkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Soppeng 2020, serta dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Bawaslu Soppeng dalam menunjang kinerja sebagai pengawas pemilihan juga memiliki peranan penting.

“Penggunaan anggaran tersebut tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.