oleh

Dugaan Gratifikasi Nurdin Abdullah, KPK Sudah Periksa 23 Saksi

Armansyah-Berita, Hukum, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara maraton memeriksa para saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Setidaknya, sudah ada 23 saksi yang telah diperiksa KPK terkait kasus yang menyeret Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah (NA) tersebut.

Terbaru, KPK memeriksa empat orang saksi, salah satunya adalah koordinator staf khusus Gubernur Nurdin Abdullah, Muhammad Fahmi. Tiga orang lainnya adalah Abd Rahman (Swasta), Raymond Ferdinand Halim, dan Virna Ria Zalda yang sebelumnya mangkir dari panggilan KPK.

“Hari ini (kemarin), pemeriksaan TPK suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021,” beber juru bicara KPK, Ali Fikri via wahtsaap.

Sehari sebelumnya, tiga perempuan atas nama Nenden Desi Siti Nurjanah, Siti Mutia, Eka Novianti juga diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, ketiganya adalah pihak swasta.

Pada 12/3 lalu, KPK memeriksa lima orang pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) Sulsel di Polda Sulsel, ialah Samsuriadi, Herman Parudani, Andi Salmiati, Munandar Naim, dan Abdul Muin, kelimanya merupakan pegawai bagian penelaah kebijakan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Sulsel.

Selanjutnya pada Rabu (17/3) lalu, KPK memeriksa dua karyawan swasta di gedung KPK yakni Kiki Suryani dan Virna Ria Zalda, hanya saja Virna Ria Zalda tidak merespon panggilan KPK.
Pemanggilan saksi ini kata Ali Fikri untuk mendalami pengetahuannya terkait dugaan aliran sejumlah uang dari NA ke berbagai pihak.

Pada Selasa (23/3), beberapa saksi dari pihak kontraktor yakni Andi Gunawan, Thiawudy Wikarso, serta pengusaha Petrus Yalim juga dipanggil hanya saja Thiawudy Wikarso mangkir dari panggilannya.

Ketiga pengusaha ini diketahui memiliki kekerabatan dengan Anggu atau tersangka Agung Sucipto. Andi Gunawan merupakan Ketua Kadin Bulukumba yang mengkoordinatori Wilayah BAJENBASSITA (Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Selayar dan Takalar).

Sementara Petrus Yalim merupakan Direktur Putra Jaya. Perusahaanya pernah menangani sejumlah proyek di Sulsel sejak 2010 lalu, di antaranya pembangunan jalan ruas Pekkae Takkalalla Barru, dan beberapa paket proyek lainnya.

Terbaru, PT Putra Jaya juga pernah mendapat proyek di masa menjabatnya Nurdin Abdullah, yakni paket proyek renovasi gedung RSKD Dadi tahun 2020 dengan nilai HPS Rp13,9 miliar.

Terakhir tahun ini, PT Putra Jaya juga menangani rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Pattumbukang di Kabupaten Selayar dengan nilai HPS Rp13,8 miliar.

Sementara Thiawudy Wikarso ialah kontaktor kelas kakap yang juga menguasai proyek-proyek di Sulsel dari anggaran kesehatan, irigasi hingga infrastruktur jalan. Thiao merupakan salah satu bos hotel Demaleo Makassar.

Pemanggilan tiga kontraktor ini bersamaan dengan pemeriksaan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai saksi dugaan kasus perijinan.

Pada Rabu (24/3) kontraktor lain, Fery Tenriady juga bersaksi atas dugaan suap gratifkasi dan perijinan Sulsel, ia bersama John Theodore dan Andi Indar yang juga meruapakan wiraswasta.

Dihari yang sama, Rudy Ramlan Kadis PUTR Bulukumba juga tercatat sebagai saksi, namun tak ada kabar kedatangannya.
Keesokan harinya, giliran ratu alat kesehatan Imelda Obey yang dipanggil, dijadwalkan dengan pegawai BUMN M Ardi.

Ia adalah pemilik perusahaan PT. Inaho Jaya Lestari yang beralamat di jalan Tentara Pelajar, dan juga bagian dari perusahaan PT. Naura Permata Nusantara.
Bukan sebatas pengusaha, Imelda Obey juga terkenal sebagai makelar alkes.

Salah satu skandalnya yakni dugaan manipulasi, korupsi, pengaturan lelang pada pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep. Imelda Obey diduga telah memanipulasi alat kesehatan yang diduga berasal dari Jerman.

Kasus lainnya, yakni pengadaan alkes di RSUD Haji Makassar, dimana ia telah bersekongkol dengan Dirut RS Haji untuk memuluskan proyek yang seharusnya e-catalog menjadi lelang. Nilai proyek tersebut sebesar Rp23,6 miliar.

Sebelumnya, Direkur Anti Corruption Committe, Kadin Wokanubun mengatakan, dugaan bagi-bagi proyek ke keluarga, cukong, maupun kerabat dekat sudah terendus pada tahun 2019 lalu, kongkalikong yang dilakukan NA sudah tercium saat pansus hak angket DPRD Sulsel.

Dimana pada saat itu Jumras membeberkan ada 17 pengusaha yang telah mendapat bagi-bagi proyek. Merupakan keluarga dari NA, mulai dari anak, ipar, hingga tim sukses Nurdin.

“Dibalik proyek di Sulsel ada beberapa nama yang disebut terlibat yang hari ini sudah terlibat. Anggu (Agung Sucipto) dekat dengan gubernur sejak lama, dilihat dari beberapa aktivitas proyek selama dia bupati Bantaeng, ini bukan hal baru,” tuturnya.

Travel istri Nurdin, Hakata Tours and Travel juga menjadi langganan Nurdin Abdullah untuk melalukan perjalanan dinas. Bahkan kata Kadir, pada 2019 ada beberapa item yang tidak pada aktivitas birokrasi, melainkan untuk keluarga.

Nurdin sebagai orang nomor satu di Sulsel memberikan lisensi kepada orang-orang terdekatnya untuk masuk menjadi pemegang proyek di sulsel.

“Ini ada perdagangan pengaruh atau konflik interest. Karena ada hubungan spesial perusahaan terhadap gubernur jadi semua perijinan dipermudah,” terangnya.

Diketahui, KPK menetapkan Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan Edy Rahmat. Sementara yang dijerat sebagai pemberi adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Agung. Tak hanya suap, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dengan total sebesar Rp 3,4 miliar. Gratifikasi tersebut diterima Nurdin dari beberapa kontraktor.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan terhadap Nurdin. Dalam OTT tersebut tim penindakan mengamankan uang Rp 2 miliar di sebuah koper di rumah dinas Edy Rahmat.

Tak hanya itu, dalam penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di rumah jabatan dan rumah pribadi Nurdin Abdullah, serta rumah dinas Sekdis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel dan Kantor Dinas PUTR, tim penyidik menyita uang sekitar Rp 3,5 miliar.