oleh

BPK Usut Defisit APBD Sulsel

Armansyah-Berita, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggeledah pengelolaan keuangan Sulsel selama dua bulan kedepan.

Tim BPK mulai bekerja hari ini Kamis (1/4) setelah mendapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Sulsel 2020.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Wahyu Priyono membeberkan, ada banyak laporan menyoal tata kelola keuangan di Sulsel, belanja APBD yang lebih tinggi dari pendapatan misalnya.

Diketahui, realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9,98 triliun atau 88,87 persen dari target Rp11,23 triliun. Sementara realisasi Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp9,36 triliun atau 95,31 persen dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp9,82 Triliun.

Dengan begitu, APBD Sulsel defisit Rp620 miliar lebih. Wahyu Priyono bilang, belanja APBD yang lebih besar dari pendapatan menjadi salah satu fokus pemeriksaannya.

“Ini informasi dari internal inspektorat maupun dari masyarakat terkait penganggaran. Penganggaran ini termasuk salah satu fokus yag kami periksa. Jadi untuk hasilnya belum, karena baru besok mulai,” tutur Wahyu Priyono saat ditemui di Kantor BPK Sulsel, Rabu (31/3).

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menampik adanya defisit anggaran pada tahun 2020.

“Siapa yang bilang? Enggak, enggak, salah itu. Bukan defisit, kita Silpa,” bantahnya.

Kendati begitu, ia tetap optimistis bisa meraih dan mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Menyerahkan ke mekanisme aja, artinya kita menunggu saja, ini pemeriksaan 2020 artinya kita menunggu hasil bagaimana kira-kira mekanisme berjalan sesuai aturan, kan bukan saya yang menentukan. Optimis lah, tetap optimis,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam paripurna LKPJ di kantor DPRD Sulsel, Andi Sudirman menyampaikan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Rp9,36 triliun bersumber dari masing-masing jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Sementara realisasi Belanja Daerah sebesar Rp9,98 Triliun terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp6,18 triliun, Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1,19 Triliun. Sedangkan realisasi Transfer Bagi Hasil Rp1,53 triliun, kemudian Realisasi Belanja Tak terduga Rp. 267,76 miliar.

Untuk Transfer bantuan keuangan terealisasi sebesar Rp805,33 Milyar atau 99,86 persen dari target sebesar Rp806,47 miliar. Selanjutnya, realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp1,009 triliun atau 71,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,410 triliun, terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp72,06 Miliar.