oleh

Tak Setor LKPD, Terancam Tak Dapat Dana Insentif

Editor : Armansyah-Berita, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Batas akhir penyetoran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh pemerintah kabupaten kota atau Provinisi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berakhir Rabu (31/3) kemarin.

Dari 24 kabupaten kota di Sulsel ditambah pemerintah Provinisi Sulsel, tersisa Pemkab Takalar yang belum menyetor LKPDnya.

Bahkan pengakuan Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Wahyu Priyono belum ada pemberitahuan ataupun penyampaian oleh Pemkab bersangkutan terkait penyerahan LKPD tersebut.

“Batasnya 31 Maret sampai jam kerja, sampai jam 5. Sebelum menyerahkan mereka harus memberitahu dulu, menyampaikan dulu dan kami cek angkanya, jadi tidak langsung diterima disesuaikan antara laporan yang satu dengan yang lain, ini sampai sekarang mereka belum ajukan,” beber Wahyu Priyono, Rabu (31/3).

Saat memberi sambutan, Wahyu Priyono menyindir Takalar di depan Plt Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman. Ia mengusulkan agar Takalar berganti nama supaya tidak lagi terlambat menyetor LKPD.

“Takalar tidak selesai-selesai. Kita usulkan pergantian nama supaya LKPD bisa selesai. Takalar kan artinya ‘tak kelar’ berarti tidak selesai,” ucapnya.

Meski tak ada sanksi atau konsekuensi dari BPK secara langsung, namun ketidakpatuhan Pemda menyetor LKPD akan berimbas pada kebijakan Menteri Keuangan untuk memberi dana insentif daerah.

“BPK tidak ada sanksi, hanya berkewajiban memeriksa setelah diterima, jadi kapanpun diterima tetap diperiksa,” ulasnya.
Dengan begitu, ini akan mengurangi nilai atau peluang untuk memperoleh insentif dari pusat.

“Salah satu penilaiannya yakni ketepatan waktu menyampaikan LKPD, opini WTP. Jadi kalau misalnya opini WTP tapi terlambat setor LKPD, poinnya akan berkurang,” tuturnya.

Sekedar informasi, pada tahun 2019 lalu masih ada tiga daerah yang belum mendapat predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), termasuk Takalar, Jeneponto dan Tana Toraja.