oleh

IDI dan Dewan Minta Kaji Ulang Soal Pemkot Makassar Rencana Buka Sekolah Tatap Muka Bulan Ini

Editor : Armansyah-Berita, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar soal sekola tatap muka bulan ini disorot Ikatan Dokter Indonesia dan Dewan. Kedua lembaga itu, meminta untuk dikaji ulang.

Baca Juga : Pemkot Makassar Bakal Buka Sekolah Tatap Muka Bulan Ini

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar, dr Siswanto Wahab mengaku khawatir dengan rencana sekolah tatap muka ini. Guru dan siswa harus dipastikan telah menerima vaksin.

“Siapa yang mau bertanggung jawab jika anak-anak kena Covid-19. Harusnya guru dan peserta didik harus selesai divaksin baru boleh dikaji soal pembukaan tatap muka langsung jika belum IDI Makassar tidak menyetujui kegiatan tatap muka digelar baik secara terbatas atau tidak,” ucapnya.

Kata dia, interaksi di sekolah sangat berpotensi terjadinya penularan Covid-19 di lingkup sekolah. Mulai dari anak keluar sampai pulang ke rumah. Seperti naik kendaraan umum sampai di sekolah ada fase interaksi di antara siswa rawan jika peserta didik belum divaksin.

“Logikanya orang dewasa saja kepatuhan terhadap protap kesehatan masih jauh dari harapan apalagi peserta didik yang masih pengen main, bercanda bersama teman kita harus peka kepada semua ini,” tambahnya.

Untuk itu, IDI Makassar menyarankan agar pemerintah fokus nya pada penurunan angka penularan Covid-19 dengan Vaksinasi dan memasifkan 3 T (testing ,treacing dan tretmen ) sehingga bisa positive Rate turun.

“Tapi faktanya masih dikisaran 17-19 persen di Indonesia artinya 10 orang dilakukan testing swab/PCR akan ada 2 orang positif, standar WHO hanya 5 persen , selain itu angka Covid-19 propinsi Sulawesi Selatan masih masuk 5-7 tertinggi di Indonesia dan Makassar sebagai epicentrum,” jelas dr Anto–sapaan akrabnya.

Ia berharap seluruh elemen sekolah termasuk guru, peserta didik, dan staf sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki risiko yang sama untuk tertular dan menularkan Covid-19 dipastikan sudah divaksin.

“Idealnya untuk Sulawesi selatan 1200-1300 setiap hari pemeriksaan swab/PCR diluar pemeriksaan penderita positif Covid-19,” ucapnya.

Setelah vaksin persoalan belum selesai, sebab masyarakat harus masuk kepada pendidikan disiplin hidup bersih sehat, penerapan protokol kesehatan 3 M secara ketat baik memakai masker, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, mencuci tangan dari rumah hingga ke sekolah.

Termasuk mempersiapkan kebutuhan penunjang kesehatan anak seperti masker, bekal makanan dan air minum, pembersih tangan, hingga rencana transportasi harus steril dengan memastikan aman dari penularan Covid-19.

“Ada tiga poin penting untuk perhatikan masa depan anak yakni hak anak hidup, hak anak sehat dan hak anak mendapatkan pendidikan dengan guru di vaksin dan peserta didik tidak di vaksin , pertanda Covid-19 takut sama anak-anak? Tentu tidak sebab dengan varian baru B117 semua golongan usia tidak luput dari Covid-19,” pungkasnya.

Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu mengatakan, untuk pembukaan sekolah tatap muka perlu kesiapan yang matang. Sebab ini menyangkut keselamatan banyak orang, khususnya siswa dan guru.

“Artinya bukan hanya soal vaksinasi. Tapi perlu siswa sebelum dan sesudah belajar apa saja syarat fan ketentuan,” ujarnya.

“Dinas Pendidikan Kota Makassar harus mementingkan keselamatan anak-anak kita, untuk pembukaan sekolah harus melalui kajian yang matang,” sambungnya.

Politisi PDIP itu menyebutkan, ada 3 faktor yang penting untuk menunjang pembelajaran tatap muka di Kota Makassar, mengingat situasi pandemi belum normal sepenuhnya.

“Yang pertama kesiapan dari sekolah, yang kedua akses ke sekolah harus disiapkan, ketiga kesiapan dokter di setiap sekolah harus siap,” jelas Dayat–sapaan akrabnya.

Menurutnya, kesiapan sekolah saat ini juga masih minim untuk memberlakukan pembelajaran offline. Namun, jika ditopang oleh kesiapan memadai maka bisa diberlakukan.

Sementara itu, Anggota DPRD Makassar fraksi Golkar, Wahab Tahir mengaku sudah banyak berdiskusi dengan kalangan dokter dan memperkaya informasi mengenai varian baru dari Covid-19 tersebut.

Ia tidak ingin keputusan yang diambil oleh dinas pendidikan justru akan membawa petaka dengan meningkatnya penularan virus tersebut. Apalagi beberapa pekan terakhir, usai pelaksanaan pilkada serentak terjadi peningkatan kurva penularan.

“Saya juga sering ditanya soal belajar di sekolah. Tetapi, saya jawab ada kekhawatiran dan kondisi yang kita tidak bisa abaikan, walaupun kita sudah menganggap telah menerapkan protokol kesehatan. Tapi virus itu tidak terlihat,” katanya.

Wahab juga mengaku jika sarana dan prasarana infrastruktur sekolah kebanyakan masih belum memadai untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem tatap muka itu. Infrastruktur yang dimaksud khususnya yang bisa mencegah penularan Covid-19.

“Apalagi saat ini, di Makassar ataupun Indonesia belum keluar dari tekanan wabah Covid-19 tersebut dengan masih menjadi penularannya cukup tinggi,” ungkapnya.