oleh

KPK Warning Pejabat di Delapan Daerah di Sulsel

Armansyah-Berita, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi mewarning pejabat pada delapan daerah di Sulsel yang belum merampungkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya.

Daerah tersebut ialah Kabupeten Kepulauan Selayar, Enrekang, Tana Toraja, Sinjai, Toraja Utara, Luwu, Jeneponto dan Palopo.

Kasatgas Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariaty mengatakan, delapan daerah tersebut belum 100 persen pelaporannya. Yang paling rendah ialah Palopo masih ada 57 dari 231 yang wajib lapor. Disusul Jeneponto masih ada 50 yang belum tuntaskan LHKPN dari 203 wajib lapor.

Selanjutnya, Luwu wajib lapor 36, sudah lapor 31, belum lapor 5 orang dengan kepatuhan 86,11 persen, Sinjai wajib lapor 261, sudah lapor 257, belum lapor 5, Pemkab Toraja Utara wajib lapor 276 belum lapor 7 orang.

Tana Toraja 3 orang dari 250 wajib lapor, Enrekang tersisa 2 orang dari 319 wajib lapor, Pangkep masih ada 1 orang dari 822 wajib lapor.

“Yang paling rendah Jeneponto dari 203 masih ada 56 yang belum, yang bagus perlu diapresiasi itu Pinrang 5.183 sudah lapor semua 100 persen, di Bone juga 3.200 sudah lapor semua,” sebut Niken Ariyati di Kantor Gubernur, Senin (5/4).

Daerah yang tidak patuh LHKPN kata Niken akan disanksi, salah satunya berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Sanksinya ditetapkan oleh peraturan kepala daerah, misal ditunda TPP, dan itu sebagai syarat kalau mau promosi juga,” sebut Niken.

Menanggapi soal pejabat baik di Pemprov Sulsel yang hartanya mencapai Rp102 miliar dan pejabat Pemkot Makassar yang hartanya mencapai Rp50 miliar lebih kata Niken akan diproses. Setelah pelaporan nanti akan dilakukan pemeriksaan.

“Belum tentu (wajar) kita lihat dulu ada proses selanjutnya, nanti akan ditindak lanjuti oleh KPK,” ujarnya.

Dijelaskan Niken, tingginya nilai harta kekayaan ASN tersebut belum tentu ada tindak pidana korupsi.

“Namanya juga masih dalam konteks LHKPN, jadi memang konteksnya pencegahan, ditanyakan asal usul dari harta yang ada, ada mekanismenya sendiri,” tuturnya.

Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief menyebut pejabat eselon II Pemprov Sulsel sudah memenuhi kewajibannya mengisi LHKPN.

Kata dia yang wajib LHKPN sampai 31 Maret hanya pejabat eselon II, sementara pejabat Eselon III dan IV batasnya hingga 31 Desember mendatang.

“Khusus yang wajib bagi Pemprov 53 (eselon II) itu sudah semua tepat waktu termasuk yang pensiunan dan yang pindah. Yang lain mereka diimbau untuk tetap melaporkan semua eselon IV dan III, itu sampai 31 Desember,” jelasnya.

Sulkaf juga mengklarifikasi soal harta yang mencapai Rp102 miliar, pejabat yang dimaksud ialah dirinya sendiri. Kata Sulkaf, ada kesalahan penginputan dari Rp1,2 miliar menjadi Rp102 miliar.

“Saya tidak tahu karena saya minta tolong ke staf untuk diisi, rupanya rumah pribadi saya tahun lalu saya laporkan Rp950 juta kemudian tahun 2020 karena harga disitu Rp1,2 miliar jadi saya laporkan Rp1,2 miliar tapi ditulis Rp102 miliar,” jelasnya.

“Tiga hari sebelum KPK datang kesini memang sudah masuk notifikasi LHKPN, tapi karena kesibukan saya tidak perhatikan. Jadi setalah ditotal kekayaan saya tidak sampai Rp3 miliar, hanya Rp 2 miliar lebih,” pungkasnya.