oleh

Kapolri Cabut Surat Telegram Larangan Media Liput Kekerasan Polisi

Editor : Armansyah-Berita, Institusi, Metro-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit, soal larangan menyiarkan tindakan arogansi aparat kepolisian saat bertugas akhirnya dicabut.

Surat edaran yang dicabut itu diketahui bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021, yang ditandatangi oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Raden Prabowo Argo tanggal 6 Maret 2021.

Surat tersebut akhirnya dicabut atau dibatalkan, berdasarkan Surat Telegram ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021, yang baru-baru ini dilkeluarkan.

“Sehubungan dengan referensi di atas, kemudian disampaikan kepada kepala bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi nomor empat diatas dinyatakan dicabut/dibatalkan,” tulis Kapolri dalam telegram tersebut.

Dalam kesempatan ini, Divisi Humas Polri juga menyampaikan permintaan maaf jika terjadi miskomunikasi dan membuat ketidaknyamanan bagi kalangan media massa.

Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono sebelumnya juga sudah memberikan klarifikasi. Dia menyatakan surat telegram tersebut sebenarnya dibuat untuk kepentingan internal.

Sebelumnya beredar, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melarang media massa untuk menyiarkan ulah polisi yang berbuat arogan. Larangan itu merujuk pada Surat Telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021.

Dalam poin-poinnya, Kapolri meminta media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan.

“Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis,” tulis Listyo dalam poin pertama telegram tersebut yang dikutip.

Tak hanya itu, Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. Termasuk, tidak ditayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan kepolisian.

Beberapa poin lainnya, seperti tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual. Lalu, menyamarkan gambar wajah dan identitas korban serta keluarga kejahatan seksual, serta para pelaku.

Media juga dilarang menayangkan secara eksplisit dan rinci mengenai adegan bunuh diri serta identitas pelaku. Serta tidak menayangkan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Selain itu, Kapolri juga melarang media ikut serta dalam proses penangkapan pelaku kejahatan. Dan kegiatan itu tidak boleh disiarkan secara langsung.

Sebelumnya, edaran Jenderal Listyo Sigit itu diprotes Dewan Pers dan beberapa organisasi pers seperti PWI dan AJI. Tak hanya itu, IPW juga memberikan sorotan. (fo)