oleh

Tambang Ilegal Jadi Perhatian DPRD Sulsel

Editor : Armansyah-Berita, Metro, Wakil Rakyat-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sulsel, Hengky Yasin menyoroti banyaknya tambang ilegal yang tidak memiliki izin operasi.

Hal tersebut ia sampaikan saat rapat bersama dengan Dinas Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel di Gedung Towe DPRD Sulsel, Selasa (6/4).

Padahal, kata dia, saat 2019 lalu, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov). Hal itu bertujuan untuk bisa mengurai sejumlah masalah soal pertambangan.

“Jangan sampai rekomendasi keluar lagi mengenai pertambangan padahal kami sudah mengeluarkan rekomendasi di tahun sebelumnya dan saat ini sudah tahun 2021,” jelas Hengky Yasin.

Legislator Komisi D lainnya, Ady Ansar mempertanyakan izin operasional tambang galian C di Kabupeten Selayar.
“Ini bukan hanya di Selayar saja, tapi hampir seluruh kabupaten di Sulsel,” katanya.

Menurut dia, izin tambang ini sering terjadi saling lempar kewenangan, ketika di kabupaten, dia menyalahkan provinsi. “Pada akhirnya, akan merusak sumber daya alam kita dan akan mendatangkan bencana,” bebernya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada pengawasan dan tambang galian C tidak terkendali, maka pasti akan berpotensi bencana alam.
“Kalau ada penambangan yang tidak terkendali pasti impeknya pada bencana alam, terutama banjir,” ucap Ady.

Oleh karena itu, Komisi D DPRD Sulsel mendorong Dinas ESDM untuk giat untuk melakukan pengawasan agar tidak tidak terjadi penambangan ilegal.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM, Andi Irawan mengatakan, sejak 10 Desember 2020 lalu, izin tambang bukan kewenangan provinsi lagi, baik itu galian C atau yang paling kecil.

“Sudah tidak ada lagi kewenangan kami, tapi kalau mau melakukan tambang harus ada beberapa perizinan yang dilewati mulai dari Bupati,” katanya.

Selain pejabat daerah, lanjut Andi Irawan, harus juga ada izin dari lingkungan hidup. Jika itu tambang di daratan. Sementara, soal pengerukan pasir dari sungai harus juga ada izin dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan.

“Kalau sudah lengkap baru kita kasi izin melalui PTS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan nantinya PTSP mengeluarkan izin atas persetujuan gubernur untuk dilanjutkan ke pusat. Jika tidak lengkap kami tidak mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya.

Andi Irawan mengaku, yang terjadi di lapangan, pemambang terlebih dahulu melakukan penambang lalu mengurus perizinan, dan ini akan menjadi tidak lanjut kedepan.

“Jadi kalau ada masalah (penambangan ilegal), kita baru melakukan koordinasi dengan koordinator inspektur tambang dan itu yang akan turun dan didampingi oleh kepolisian,” tutupnya.