oleh

YOSS Minta Stadion Mattoanging Didesain Ulang

Editor : Armansyah-Berita, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) terkait hak pengelolaan Stadion Mattoanging melalui surat keterangan berkekuatan hukum tetap nomor: W4-TUN 1/04/01.06/III/2021.

YOSS telah memenangkan perkara melawan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (tergugat 1) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai tergugat II.

Dengan begitu, surat yang ditujukan kepada KONI perihal pencabutan izin pengelolaan stadion dan pencabutan surat keputusan KONI yang ditandatangani oleh Sekretaris Provinsi Abdul hayat Gani, serta keputusan tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga koni Sulsel dinyatakan batal.

Ketua Umum YOSS, Andi Karim Beso menjelaskan, sepekan sebelum pembongkaran stadion pihaknya sudah memiliki putusan peradilan tata negara yang memenangkan YOSS sebagai pengelola, hanya saja waktu itu belum inkrah sehingga Pemprov Sulsel tetap pada keinginannya untuk melengserkan YOSS dari Stadion Mattoanging.

“Sepihak pemerintah daerah mengambil alih hak pengelolaan yang diberikan KONI ke YOSS melalui musyawarah daerah. Hanya saja KONI dengan adanya surat gubernur langsung memutuskan, jadi ini kan sepihak. Itulah yang dipakai dasar bahwa tidak ada lagi kewenangannya YOSS,” beber Andi Karim Beso, Selasa (6/4).

Cara mengambilnya juga dinilai tidak sesuai administrasi negara, dimana akta notaris hak kepemilikan yang diklaim ternyata hanya hak pakai.

Akta tersebut diterbitkan oleh Kota Makassar, padahal untuk penerbitan hak pakai punya aturan tersendiri, misalnya diatas 2 ribu meter menjadi kewenangan kanwil, dan diatas 6 hingga 9 ribu meter wewenang Dirjen.

“Jadi kalau begitu tidak mungkin yang keluarkan Makassar, aktanya hanya berlaku pada 2017. Tujuannya kalau pemprov masuk menduduki ini sebagai pengelola, dia bisa perpanjang itu sertifikat,” sebutnya.

Keterlibatan YOSS dalam rencana pembangunan Stadion Mattoanging betul-betul nihil, bahkan penyerahan stadion kala itu yang berlangsung di rujab gubernur kata Karim Beso hanya akal-akalan Nurdin Abdullah untuk meredam konflik.

Bahkan mulanya, Nurdin hanya menyampaikan renovasi stadion dengan anggaran Rp200 miliar, namun belakangan ada pembongkaran dan pembangunan kembali.

“Kita tidak pernah menyerahkan ke pemerintah. Dalam berita acaranya disebutkan bahwa jika ada (perbaikan) Pemda bentuk tim kita bentuk tim, tapi mulai perencanaan desain, pengelolaan, tidak pernah kita dipanggil, seakan ini miliknya pemprov,” tuturnya.

Kini kondisi stadion sudah rata dengan tanah, Kkarena itu, pihak YOSS menuntut kejelasan dari Pemprov Sulsel soal nasib Stadion Mattoanging. Pihaknya sudah mengajukan surat untuk duduk bersama dengan Plt Gubernur, Dispora Sulsel, dan Wali Kota Makassar.

Setidaknya, kata Karim Beso pihaknya dilibatkan, pembangunannya dengan konsep yang megah tak mungkin bisa terkabul, ada banyak masalah yang menyandung arena olahraga tersebut, utamanya dalam urusan perizinan. Dengan begitu, YOSS berharap ada perencanaan ulang untuk stadion tersebut.

“Kami sepakat dengan Pemkot Makassar untuk membuat stadion atau sarana olahraga yang sesuai dengan kondisi lahan yang ada, membuat taman, tempat olahraga, karena jika dibuat dengan kapasitas 60 ribu pasti tidak muat,” jelasnya.

Pembina YOSS, Ilhamsyah Mattalatta menganggap Pemprov Sulsel telah melakukan pembohongan publik, mulai dari pengelolaannya, izin amdal hingga IMB. Bahkan ia pernah diusir dan diteror untuk keluar dari area stadion.

“Kesewenang-wenangan Nurdin Abdullah mendirikan tanpa izin langsung membongkar, harusnya koordinasi dengan Pemkot soal IMB-nya, celakanya waktu itu yang menjabat orangnya sendiri jadi gampang diatur,” sebutnya.

“Sekarang tidak mungkin wali kota (Danny Pomanto) mau keluarkan IMB, kecuali dilakaukan redesign,” sebutnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menegaskan jika kelanjutan pembangunan Stadion Mattonging yang telah direncanakan oleh Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah harus tetap dilanjutkan karena itu sudah masuk dalam program prioritas.

“Wajib itu (lanjutkan pembangunan stadion) tidak mungkin sudah dibongkar lalu tidak dilanjutkan, kan sudah disiapkan anggaran APBD,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Selle KS Dalle.

Disinggung soal Amdal yang dipersoalkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini menyebutkan Pemkot harus membedakan renovasi Stadion Mattoanging dan pembangunan.

“Apa hubungan Pemkot dengan stadion, itu aset Pemprov. Saya tegaskan jika Stadion Matoanging itu renovasi bukan kawasan baru. Untuk apa bicara amdal. Kalau kawasan baru iya (harus ada izin amdal). Ini bukan kawasan baru, stadion ini sudah ada sebelum Danny Pomanto menjadi walikota,” tegasnya.