oleh

Fahruddin Rangga Minta Kewenangan Provinsi Dilonggarkan Guna Membantu Masyarakat Kecil

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Yadi-Metro-

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Wakil ketua Banggar DPRD Sulsel Fachruddin Rangga menyampaikan keluh kesahnya kepada KPK RI terkait aturan yang membatasi tentang kewenangan pemerintah Provinsi.

“Sehingga saat menyerap aspirasi anggota DPRD Provinsi perlu lebih longgar dalam membantu masyarakat,” ujarnya, Rabu (7/4/2021).

Menurutnya, sebagai pengemban amanah rakyat lebih leluasa membantu masyarakat sebagaimana yang menjadi kewenangan yang ada pada anggota DPR RI dalam menyerap dan membantu masyarakat.

“Saya hanya mencoba mencoba memberi pertimbangan terhadap fenomena yang ada selama ini dimana Anggota DPR RI dalam menyalurkan bantuan baik berupa fisik maupun bantuan lainnya tidak dibatasi dan tidak dihalangi aturan kewenangan,” katanya.

Sementara di DPRD provinsi menurutnya terlalu banyak pembatasan kewenangan, akan tetapi masyarakat di bawah tidak mau tahu tentang aturan kewenangan sehingga banyak bertanya kenapa DPR RI bisa longgar membantu masyarakat dan kenapa DPRD provinsi ndak bisa membantu jika dibutuhkan.

“Kita semua berharap dengan kehadiran satgas korsub pencegahan dan ka satgas korsub penindakan KPK RI dapat menyalurkan informasi dan kondisi tersebut ke kementerian terkait, karena kita tidak ingin melabrak regulasi sehingga butuh solusi dan kelonggaran terhadap kondisi tersebut,” jelasnya.

Jarot sebagai ketua satgas korsub penindakan KPK RI, menjawab bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan banyak hal terkait hal tersebut karena menurutnya itu bukan menjadi kewenangannya. Akan tetapi dirinya kembali mengingatkan kepada semua anggota DPRD Sulsel untuk selalu berhati hati dalam setiap tindakan.

“Intinya tetap harus berhati hati semua dalam bertindak karena setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara pasti ada proses hukum yang berjalan,” tegasnya. (*)