oleh

Musda Golkar Alot, Gowa Butuh Diskresi, Toraja Ricuh

Editor : Any Ramadhani-Headline, Partai-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Partai Golkar di sejumlah kabupaten berlangsung alot. Khususnya di Tana Toraja (Tator) dan Gowa.

Belum juga dilakukan Musda, tensi politik sudah mulai memanas. Sejumlah kader Partai Golkar datang mengamuk dan bersitegang dengan panitia Musda di Kantor DPD II Golkar Tana Toraja, Selasa (6/4/2021).
Massa tersebut memprotes penunjukan pelaksana tugas pimpinan kecamatan menjelang Musda Golkar. Apalagi pimpinan kecamatan adalah pemilik suara dalam Musda.

Tak cukup sampai disitu, kericuhan kembali terjadi di Sekretariat DPD II Golkar Tana Toraja, Makale, Rabu (7/4/2021). Kericuhan terjadi saat puluhan massa atau kader Golkar Tana Toraja hendak masuk ke gedung sekretariat.

Saat itu sempat terjadi aksi saling dorong oleh kader dengan petugas keamanan yang sedang berjaga proses pendaftaran calon ketua. Mereka mendesak masuk hingga akhirnya memblokade pintu sekretariat.
Salah satu kader Golkar Tator, Randan Sampetoding menuturkan, sejumlah kader merasa tidak puas dengan kinerja panitia Musda yang terkesan bekerja dibawah tekanan. Hal ini membuat mereka mengambil tindakan untuk mensterilkan sekretarit dari pihak-pihak yang berkubu.

“Kami menyegel kantor ini sampai adanya kesepakatan bersama dengan duduk bersama untuk mencapai mufakat tanpa ada yang merasa dirugikan,” tuturnya, Kamis (8/4).

Ia menjelaskan, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Golkar Tator dinilai tidak bisa melakukan tindakan untuk menengahi riak-riak yang terjadi jelang Musda untuk menengahi diantara kubu internal kader Golkar.

“Tetapi malah diduga berpihak kepada salah satu kubu. Buktinya, selama masa proses persiapan Musda, tidak semua kader dilibatkan dan diundang dalam pleno, sehingga kebijakan pantia pelaksana (Panpel) Musda banyak yang tumpang tindih dengan aturan internal Golkar. Oleh karena itu, saya meminta agar Musda ditunda sambil mencari solusi yang terjadi dalam partai saat ini,” papar Randan.

Plt Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tana Toraja, Lukman B Kady menyebut gesekan yang terjadi di Sekretariat Golkar Tana Toraja hanya dinamika biasa. Ditegaskan, permasalahan tersebut telah diredam.

“Jadi permasalahan di Tana Toraja sudah tidak ada masalah lagi. Sudah adem, hanya dinamika biasa. Golkar kan partai terbuka,” tegas Lukman, Kamis (8/4/2021).

Menurutnya, gesekan tersebut bermula dari salah paham. Mulanya, puluhan kader Golkar yang hendak mengantar Yariana Somalinggi mendaftar sebagai calon ketua dihalangi oleh petugas yang berjaga di depan pintu.
Saling dorong pun tak terhindarkan. Namun aparat kepolisian berhasil mendinginkan situasi.

“Jadi dengan terjadinya insiden di Tana Toraja itu hanya miskomunikasi saja. Dan hari ini saya dan seluruh fraksi di Tana Toraja bertemu di DPD I menyatukan visi kita pada Musda,” ungkapnya lagi.

Untuk waktu pelaksanaan Musda yang rencananya dihelat pada 11 April, akhirnya ditunda karena waktunya terlalu mepet dengan pelaksanaan fit and proper test calon ketua yang lolos berkas.

“Dalam waktu yang tidak lama akan ada musda dari Golkar Tana Toraja, insya Allah tidak akan ada masalah. Paling lambat mungkin setelah Idul Fitri,” terangnya.

Hingga pendaftaran ditutup 7 April 2021 pukul 16.00 Wita, dari empat pendaftar, hanya dua orang yang mendaftar sebagai bakal calon ketua Golkar Tana Toraja, yakni Victor Datuan Batara dan Yariana Somalinggi.

Musda Partai Gowa juga terbilang cukup alot. Tiga dari empat bakal calon Ketua Golkar Kabupaten Gowa bersaing mendapatkan diskresi Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Ketiganya yaitu Andi Muh Ishak, Muh Yusuf Sommeng, dan Hoist Bachtiar. Mereka terhalang persyaratan calon ketua Golkar yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksaan Partai Golkar Nomor 2 Tahun 2020.

Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng mengatakan, calon yang siap maju Musda Golkar Gowa, mayoritas harus memerlukan diskresi. Mulai dari Hoist Bachtiar, Andi Muh Ishak dan Muh Yusuf Sommeng. Hanya Ambas Syam yang memenuhi semua syarat, tanpa ada diskresi.

Hoist terganjal domisili, dimana dia menetap di Makassar, bukan di Gowa. Sementara Andi Ishak tak bersyarat karena ada keluarganya yang menjadi kader partai lain, sedang Yusuf Sommeng belum lima tahun menjadi pengurus.

“Kalau pak Ambas Syam tak ada diskresinya, hanya beliau satu-satunya yang memenuhi syarat semuanya. Jadi kita lihat ke depan,” sebutnya.

Pada Juklak nomor 2 tahun 2020 pasal 49 tertuang ada 10 syarat yang harus dipenuhi calon yang akan menjadi ketua Golkar di Kabupaten/Kota. Diantaranya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat Kabupaten/Kota dan/atau sekurang kurangnya pernah menjadi Pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan dan/atau pernah menjadi pengurus Kabupaten/Kota organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 (satu) periode penuh.

Selanjutnya, perpendidikan minimal S1 (Strata-1) atau yang setara/sederajat, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain, Dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar, Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).

Kemudian, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G 30 S/PKI, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar, berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili partai politik lain atau menjadi pengurus partai politik lain dalam satu wilayah yang sama. (*)