oleh

RT/RW Menolak Dinonaktifkan

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Yadi-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Rencana Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menonaktifkan ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mendapatkan perlawanan.

Sejumlah Ketua RT/RW yang menolak kebijakan tersebut bahkan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Senin (12/4/2021).

Ada enam tuntutan yang disampaikan para RT/RW. Diantaranya, menolak perwali yang akan diterbitkan oleh Wali Kota Makassar 2021, menolak pengangkatan Plt RT/RW dan LPM, memberlakukan dan mematuhi Perda no 41 tahun 2021 BAB 11 tentang pemberhentian dan pengangkatan RT/RW dan LPM.

Selanjutnya, Ketua RT/RW siap membantu program Pemkot Makassar yakni wali kota dan wakil wali kota sesuai kewenangan yang diemban, menolak keras evaluasi kinerja pemberian rekomendasi pelayanan RT/RW dan LPM oleh tim pemenangan Bassi Baraniya serta anggaran kelurahan dialihkan seutuhnya ke Makassar Recover.

Ketua RW 1 Kelurahan Karuwisi Utara, Ridwan Gassing mengaku kecewa dengan rencana penonaktifan ketua RT/RW tersebut. Persoalan penggantian ketua RT/RW, kata dia, seharusnya mengacu pada Perda Nomor 41 Tahun 2001. Dalam perda tersebut diatur mekanisme memberhentikan ketua RT/RW.

“Olehnya itu kami selaku perwakilan seluruh RT/RW sangat mengharapkan kiranya seluruh fraksi mengawal permasalahan ini, aspirasi kami, sampai benar kami menganggap ini adil,” tegasnya di hadapan anggota dewan, Senin (12/4/2021).

Ia menilai persoalan ini patut menjadi perhatian. Semua anggota DPRD Makassar juga disebutnya sudah memahami kondisi yang terjadi saat ini. “Semua anggota DPRD sudah memahami persoalan ini bahwa ini benar sangat melanggar Perda 41 Tahun 2001,” ungkapnya.

Setelah menerima aspirasi dari sejumlah ketua RT/RW, tujuh fraksi DPRD Makassar menyatakan menolak wacana Danny Pomanto untuk menonaktifkan RT/RW. Ketujuh fraksi tersebut ialah Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB).

“Tujuh fraksi sudah sepakat menolak penonaktifan RT/RW se-kota Makassar. Pak Wali harus bersyukur tidak boleh marah tidak boleh tersinggung,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA).

ARA menyebut, dukungan tersebut sebagai komitmen dalam mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Sebab, kebijakan ini dinilai keliru.

“Intinya kami akan rekomendasikan ini ke wali kota untuk tidak melaksanakan rencana itu, dan pak wali harusnya bersyukur kami ingatkan. Jangan sampai ada orang yang menjebak,” ujarnya usai RDP.

ARA menambahkan, penggantian ketua RT/RW ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di bawah pimpinan Danny Pomanto. “Ada regulasi yang sudah ditetapkan. Ada Perda 41 Tahun 2001. Itu mesti menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan terkait RT/RW,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nurani Indonesia Bangkit (NIB), HM Yunus mengatakan, Ketua RT/RW dipilih oleh rakyat. Sehingga, untuk memberhentikannya juga mesti melalui rakyat.

Dia menyampaikan, pada Pasal 11 Perda 41 Tahun 2001 disebutkan bahwa ketua RT/RW berhenti secara otomatis apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah domisili, dan terlibat kasus hukum.

“Bukan kita menolak tapi ini perda yang dibuat oleh pemkot. Dan sampai sekarang belum ada revisinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, pemilihan baru ketua RT dan RW baru dilakukan 2022. Akan tetapi, pihaknya terlebih dahulu akan menonaktifkan seluruhnya.

Menurut Danny, RT/RW yang ada saat ini ibarat handphone yang sedang hang atau error. Jika begitu, kata Danny, maka yang harus dilakukan adalah mematikan sementara perangkat tersebut lalu di-resetting.

“Kita kasih keluar baterainya. Ini namanya resetting. Di dalamnya ada restarting. Kalau sudah di-restart terus tetap hang, dilempar saja,” imbuhnya.

Danny menilai RT/RW bahkan lurah saat ini masih terpengaruh efek pilkada. Padahal sejak awal dia sudah sering menekankan bahwa politik sudah berakhir dan waktunya menjalankan program Makassar Recover. Kenyataannya, lanjut Danny, banyak lurah tidak mau menyukseskan program tersebut.

“Apa buktinya? Refocusing anggaran dia tidak urus. Banyak camat juga begitu. Bahkan lurah ini menghasut RT/RW untuk menggagalkan ini. Jadi saya tidak akan pernah tinggal diam. Maka, lebih baik kita reset,” tuturnya.

Nantinya, ia akan menunjuk pelaksana tugas RT dan RW yang ditetapkan dalam SK Wali Kota. Ia mengungkapkan, peran RT dan RW sangat penting dalam mengawal program pemerintah yang langsung menyasar warga. Terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan Makassar Recover.

Pergantian secara total dilakukan agar terjadi sinergi yang kuat sehingga kegiatan bisa berjalan. Sejauh ini, peran RT dan RW sudah saatnya mendapatkan penyegaran. Apalagi setelah dievaluasi posisinya tak mampu menopang kinerja pemerintahan. Banyak juga yang terlibat politik praktis.

Danny juga menyebut evaluasi total akan menjadi fokusnya. Saat ini ada tiga aspek yang dipastikan bakal dievaluasi. Yakni evaluasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), mutasi guru dan kepala sekolah, serta merombak total struktur RT/RW. (*)