oleh

KOPEL Pertanyakan Alokasi Anggaran Refocusing Pemkot

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Hikmah-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) menyoroti alokasi anggaran refocusing penanganan Covid 19 yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun 2021 sebesar Rp380 Miliar.

Salah seorang peneliti senior KOPEL Indonesia, Herman bahkan mempertanyakan alokasi anggaran yang terbilang sangat besar tersebut.

“Kita tidak persoalkan jumlahnya, lebih dari itupun tak jadi soal. Yang terpenting adalah dialokasikan untuk apa anggaran sebesar itu,” ucap Herman, Rabu (14/4).

Menurut Herman, Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 memang kewenangan Pemkot tanpa perlu persetujuan DPRD. Namun, bukan berararti seenaknya saja menggunakan anggaran itu tanpa kendali.

“DPRD tetap harus tagih dan minta ke Pemkot agar nanti ada evaluasi perkembangan penanganan Covid. Jangan hanya memanggil sekedar mendengar dan terkesan seremoni saja, tapi DPRD harus menggunakan kewenangannya sejauh mana anggaran Covid 19 digunakan tanpa ada penyimpangan termasuk perkembangan kasus Covid 19 Kota Makassar, agar anggaran tersebut rasional antara jumlah dan alokasinya,” pungkas Herman.

Salah satu yang paling disoroti KOPEL perihal anggaran refocusing Covid ini adalah pengadaan kontainer setiap kelurahan dengan harga Rp100 juta per kontainer.

“Urgensinya, untuk apa itu kontainer dalam penanganan Covid ini. Jumlah kelurahan 153 kelurahan, jadi anggaran yang terserap sebesar Rp15,3 Miliar,” ungkapnya.

Herman mengingatkan jika pengadaan kontainer ini jadi dilaksanakan, nasibnya akan sama dengan tempat sampah gendang dua.

“Ingat pengadaan tempat sampah gendang dua di pinggir jalan 2017 lalu, habis anggaran Rp2,7 Miliar, apakah warga memanfaatkannya, tidak. Ini semua pemborosan anggaran. Nasibnya akan sama dengan kontainer ini”. Katanya mengingatkan.

Dari refocusing anggaran ini pula, Pemkot juga akan merekrut relawan Covid 19 setiap RT sebanyak 3 orang yang disebutnya sebagai Detektor yang akan digaji Rp. 350 ribu perbulan selama 8 bulan.

KOPEL menilai, lagi-lagi ini pemborosan anggaran. Mengapa tidak diberdayakan RT/RW dan berikan kepada mereka insentif atas kerja-kerjanya.

“Jadi kalau dihitung ada sebanyak 5.000 RT di Makassar, maka anggaran untuk menggaji saja relawan ini sudah Rp42 Miliar, belum baju seragamnya (jaket), uang makan minumnya. Itu pun belum jelas siapa relawannya, direkrutkah atau tim relawan saat Pilwali kemarin, Kenapa bukan Ketua RT dan RW yang difungsikan”, Kata Herman

Tidak hanya itu, mengenai BLT dari anggaran refocusing ini kepada 60 ribu KK sebanyak Rp. 250.000,00 perkepala keluarga selama 3 bulan, KOPEL menganggapnya sah-sah saja.

“Tak masalah, itu untuk perlindungan sosial. Silahkan Pemkot liat surat edaran Kemenkeu yang dikeluarkan Februari lalu tentang refokusing anggaran 2021 untuk Covid 19”, ungkapnya.

KOPEL berharap alokasi anggaran untuk refocusing anggaran 2021 ini memperhatikan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor: SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah TA 2021 untuk penangan Pandemi Corona Virus 19.

“Jangan terlalu jauh menafsirkan surat edaran ini sehingga yang tak perlu diadakan jangan kemudian Pemkot memaksakan diri untuk mengadakannya. Semua peruntukan anggaran Covid dalam rangka penanganannya tidak untuk yang lain. Termasuk DPRD harus turut terlibat mengawasi pelaksanaannya”, tutupnya. (*)