oleh

Penunjukan Plt Direksi dan Ketua Dewan Pengawas PDAM Takalar Diduga Langgar Aturan

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.CO – Penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Direktur dan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Takalar diduga melanggar aturan PP 54/2017 dan Permendagri 37/2018, tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasalnya, dua pejabat teras PDAM yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar tersebut berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki jabatan. Yakni, Budiarosal, S.STP (Plt Direktur PDAM) dan Rusdi S.Sos (Ketua Dewan Pengawas PDAM).

Diketahui, Budiarosal saat ini menduduki jabatan sebagai staf ahli di Pemda Takalar. Sedangkan Rusdi masih menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Takalar.

Budiarosal dilantik oleh Sekretaris Daerah Takalar, Drs Arsyad Taba sebagai Plt Direktur PDAM Takalar menggantikan Direktur PDAM, Jamaluddin Nombong, yang sedang tersandung kasus dugaan korupsi proyek Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di PDAM Takalar tahun anggaran 2018. Kasus ini sementara ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Takalar.

Penunjukan Plt Direksi dan Ketua Bawas PDAM Takalar dari kalangan ASN yang telah memiliki jabatan itupun mendapat sorotan salah satu penggiat anti korupsi Sulsel, Mukhawas Rasyid, SH, MH. Menurut dia, pengangkatan ASN sebagai Plt Direktur dan Ketua Dewan Pengawas di PDAM sarat dengan kepentingan dan menyalahi aturan perundang-undangan.

“Penunjukan ASN sebagai Plt di PDAM itu melanggar PP 54/2017 dan Permendagri 37/2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena di dalam aturan tersebut, apabila posisi Direksi (Direktur) kosong, maka Plt diisi oleh komisaris atau dewan pengawas bukan dari ASN apalagi seorang pejabat eselon ll,” kata Mukhawas, Kamis (15/4/2021).

Sebab jika Plt diisi oleh ASN, lanjut dia, maka pejabat tersebut akan menerima gaji ganda. Yakni, gaji dari PDAM dan gajinya sebagai ASN.

“Gaji Direktur PDAM itu rata-rata Rp17 jutaan perbulan, lain dengan tunjangan mereka. Plt Direktur PDAM terima gaji di PDAM, dapat tunjungan juga sebagai staf ahli, kan dobel. Ini tidak boleh terjadi karena melanggar aturan dan bisa merugikan keuangan negara,” tandasnya. (*)