oleh

Anggaran Proyek Siluman Capai Rp60 Miliar

Editor : Any Ramadhani-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Empat proyek di luar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 rupanya merupakan proyek yang sudah berjalan di tahun 2020. Hanya saja progresnya minim sehingga membutuhkan kelanjutan pekerjaan. Keseluruhan nilainya mencapai Rp60 miliar lebih.

Empat proyek itu antara lain penanganan jalan ruas Burung-burung-Benteng Gajah-Carangki-Bantimurung sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp11,4 miliar. Paket ini dimenangkan oleh PT Yabes Sarana Mandiri. Kedua, Jalan Solo Paneki dengan anggaran Rp22,9 miliar.

Dua paket lainnya berlokasi di kawasan Center Poin of Indonesia (CPI), yakni penanganan Jalan Kawasan CPI dengan anggaran Rp26,8 miliar oleh PT Tiga Bintang Groyasatana, dan Pedestrian Kawasan CPI yang dikerjakan oleh CV Sumber Reski Abadi senilai Rp1,4 miliar.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sari Pudjiastuti membenarkan hal itu, empat paket proyek tersebut memang telah melewati tahapan tender pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 tidak lagi ditender karena tidak masuk dalam DPA 2021.

“DPA adalah satu syarat atau dokumen yang harus dilaporkan pada saat pengumpulan tender, harus ada DPA-nya. Kia tidak tender kalau tidak ada,” tegas Sari di ruang kerjanya, Selasa (20/4).

Kata Sari, seharusnya pekerjaan tersebut selesai di tahun 2020 karena merupakan lelang kontrak tahun tunggal (hanya di 2020), kecuali dalam prosesnya ada kebijakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memberi kesempatan jika pekerjaan tidak rampung jelang akhir tahun.

Biasanya, kontraktor diberi perpanjangan selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan bengkalai. Kebijakan itu diberikan untuk pekerjaan yang progresnya hampir rampung.

Sementara kata sari, proyek-proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagian besar tahun pelaksanaan kontrak tunggal, artinya selesai di tahun itu juga.

“Kalau lelang tahun lalu harus kontrak tahun lalu, tidak boleh menyebrang. Menyebrang itu tergantung kebutuhannya dan itu ada dalam draft kontrak, kalau kebutuhannya dia pakai tahun jamak (2020/2021) bisa sampai 2021. Kalau tahun tunggal dia harus berkontrak dan melaksanakan kontrak itu di tahun tunggal itu,” sebutnya.

Lain halnya dengan proyek kontrak tunggal yang progresnya hanya 20-30 persen harus diputus kontrak. Artinya, fungsi-fungsi kontrolingnya tidak jalan.

“Karena biasakan yang dipertimbangkan asas manfaatnya, kalau sedikit mami selesai sayang kalau tidak dikasi kesempatan. Kalau yang rendah harus putus kontrak,” sebutnya.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang tak mau banyak berkomentar soal pertimbangan tidak masuknya empat proyek itu di DPA 2021, pasalnya ia belum menjabat Bappelitbangda pada waktu itu.
Hanya saja kata Darmawan, ada beberapa pertimbangan sebuah proyek yang berjalan di 2020 tidak masuk perencanaan 2021, misalnya masih terkendala lahan, waktu yang terlalu sempit, faktor cuaca yang mengganggu, hingga kendala lainnya.

“Banyak sekali pertimbangan teknis yang mengganggu, tapi itu kan masih praduga, kita tidak bisa pastikan apa yang menjadi dasar kalau memang ada di 2020 kenapa tidak dianggarkan di 2021 saya tidak tahu,” tuturnya.

Adapun kebijakan perpanjangan masa kontrak kata Darmawan, pekerjaan itu progresnya harus diatas 70 persen.

“Ada dua opsi perpanjangan, karena bukan kesalahan kontraktor, itu diperpanjang tanpa denda. Kalau kesalahan kontraktor itu didenda sepanjang, 1/1000 per hari selama perpanjangan, itu bisa diperpanjang 50 hari sekurang-kurangnya dan setinggi-tingginya 90 hari,” tegas Darmawan.

Dewan Panggil Kontraktor “Proyek Siluman”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akan melakukan pemanggilan terhadap kontraktor yang melakukan pekerjaan di beberapa proyek di tahun 2020 lalu yang tak masuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ada sekitar 15 kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek, mulai dari PT Bumi Indolim Perkasa, PT Andyna Putri Pratama, PT Lantoraland, PT Makassar Indah Graha Sarana dan CV Intan Madani.

Selanjutnya ada PT Mulia Trans Marga, PT Timur Jaya Kons, PT Ridwan Jaya, PT Gangking Raya, PT Sabar Jaya Pratama (KSO), CV Kumia Jaya Karya, PT Alfindo, PT Devi Parhana Mandiri dan PT Delta Batara Jaya Jasa Konstruksi.

“Kita ada rapat besok (Hari ini) yang dibahas terkait dengan informasi yang berkembang bahwa ada kegiatan yang tidak muncul di DPA tetapi itu ada kontraknya, itu salah satu kita bahas,” kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina saat ditemui di DPRD Sulsel, Selasa (20/4/2021).

Politisi Golkar belum mengetahui siapa-siapa yang akan dipanggil, tapi pastinya kata dia beberapa kontraktor yang melakukan kegiatan pada tahun anggaran 2020 lalu.

“Yang dipanggil adalah seluruh kegiatan 2020 mungkin yang menyebrang ke 2021, tapi progresnya rata-rata masih di bawah 30 persen atau kegiatan yang kemudian dianggap ada celah disitu termasuk ada informasi PU ada yang diputus kontraknya,” singkatnya.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar mengaku, ada beberapa persoalan seperti pembangunan bendungan di Lalengrie Kabupaten Bone. “Itukan tahap pertama kita kasi anggaran Rp21 miliar dan anggaran itu masih bermasalah, masih di demo masyarakat di sana karena ada dugaan penyimpangan. Desainya ditempat lain kerjanya di tempat lain,” kata Ady Ansar.

DPRD Sulsel, kata dia pernah melakukan peninjauan di Lalengrie Kabupaten Bone, pekerjaan tersebut kata politisi NasDem ini belum selesai, namun pemerintah provinsi kembali mengeluarkan anggaran dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). (*)