oleh

Dilema Hukum, Beacukai Kesulitan Tangani Penyebaran “Cakar” di Sulsel

Any Ramadhani and Hikmah-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM– Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulselbagsel, Parjiya mengungkapkan sulitnya penanganan hukum terhadap pakaian bekas atau “cakar” yang saat ini masih marak diperjualbelikan.

Hal tersebut disampaikan Parjiya dalam jumpa pers yang digelar Kemenkeu Wilayah Sulsel terlait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBD) triwulan pertama 2021.

“Cakar inikan merupakan pakaian bekas atau barang gudang yang nilai ekonomisnya kecil namun sangat di minati orang Sulsel,” ujarnya, Rabu (21/4).

Menurut dia, kesulitan penanganan hukum disebabkan barang cakar sulit dideteksi status dan alur distribusinya, sehingga status hukumnya juga sulit ditetapkan.

“Barang cakar ini ada beberapa asalnya, ada dari Malaysia yang kemudian didistribusikan ke Kalimantan dan berakhir di Sulawesi Selatan, tetapi ada juga dari Surabaya ke Sulsel. Ini yang menyebabkan status hukumnya sulit ditetapkan apakah barang antar pulau atau barang dari luar negeri,” beber Parjiya.

Lebih jauh, dirinya mengaku telah mengambil beberapa kali langkah hukum untuk menindak pelaku pendistribusian cakar namun selalu gagal bahkan mendapati adanya upaya perlawanan hukum.

“Sebelumnya telah diamankan 3 truk cakar namun, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik makannya barang tersebut jadi barang milik Negara,” katanya.

“Jadi memang cakar menjadi dilema tersendiri karena ketika sudah sampai di Sulsel, barang tersebut historisnya sulit di dapat apakah barang antar pulau atau batang dari luar negeri sehingga sulit pula menentukan status hukumnya,” sambung Parjiya.

Terkait perdagangan cakar ini, Parjiya berharap upaya pemberantasannya dibarengi juga dengan upaya Dinas Perdagangan setempat.

“Kami kesulitan melakukan upaya hukum sehingga kami berharap ada sinergi penyelesaian hukum. Cakar bisa dikenakan aturan perlindungan konsumen,” tutupnya. (*)