oleh

Pemerintah Impor Garam 3 Juta Ton Ditengah Banyaknya Persediaan, KPPU Nilai Tidak Tepat

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Hikmah-Ekobis-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) menilai kebijakan pemerintah terkait penambahan jumlah impor garam industri menjadi 3 juta ton dari proyeksi 4.6 juta ton kebutuhan tidak tepat.

Hal tersebut dikarenakan impor garam industri ini dilaksanakan di tengah masih tersedianya stok garam nasional dalam jumlah yang signifikan, yakni di atas 1 juta ton.

“Importasi tersebut memang tidak dapat dihindari, karena kualitas produksi garam rakyat yang belum mampu memenuhi kualitas kebutuhan industri. Masalahnya, stok garam nasional masih banyak yakni diatas 1 juta ton,” ujar Anggota KPPU, Yudi Hidayat, Jumat (23/4).

Menurut Yudi, keputusan impor garam ini tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Di pasal pasal 291,
mengatur bahwa importir garam harus memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam yang tersedia di gudang garam nasional dan/atau gudang garam rakyat
untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Ini rentan mengarah kepada penguasaan pasokan garam di pasar oleh pelaku usaha yang terbatas. Kebijakan ini dapat mendorong supernormal profit melalui penjualan garam industri ke garam konsumsi seiring dengan perbedaan harga yang tinggi diantara keduanya,” pungkas Yudi.

Lebih jauh, KPPU mencatat adanya paling tidak tiga potensi permasalahan dalam kebijakan importasi garam.

“Pertama, adanya potensi garam industri dari impor yang tidak terpakai masuk ke pasar garam konsumsi, sebagai akibat kesalahan dalam mengestimasi kebutuhan impor. Permasalahan kedua adalah realisasi importasi yang mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Dan permasalahan ketiga adalah lemahnya pengawasan pasca importasi,” Beber Adi

Untuk itu, KPPU berpendapat bahwa Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap industri pengguna garam impor serta importir garam, khususnya dengan mewajibkan penyerahan data penggunaan garam impor kepada Pemerintah.

Selain itu, pemerintah harus melakukan perbaikan mekanisme penujukan importir guna memastikan agar stok garam impor tidak jatuh pada penguasaan kelompok tertentu dalam porsi yang signifikan.

Selanjutnya KPPU juga merekomendasikan agar Pemerintah mengutamakan penyerapan stok garam rakyat yang masih ada untuk pasar domestik dan memastikan stok garam impor digunakan sesuai dengan peruntukan rencana awal tahun dan tidak terjadi rembesan ke pasar garam rakyat sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021. (*)