oleh

RI Mau Setop Impor BBM dan LPG di 2030?

Editor : Any Ramadhani-Ekobis, Headline, Nusantara-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Pemerintah menargetkan, pada 2030 mendatang Indonesia sudah tidak lagi melakukan importasi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquified Petroleum Gas (LPG).

Kebutuhan terhadap BBM dan LPG harus bisa dipenuhi melalui hasil produksi di dalam negeri. Salah satu upaya untuk mewujudkan target itu adalah dengan program peningkatan produksi minyak 1 juta barel perhari (BOPD) dan gas 12 miliar standar kaki kubik perhari (BSCFD).

Namun demikian, upaya tersebut terbilang bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab fakta di lapangan saat ini produksi minyak Indonesia hanya sekitar 700 ribu BOPD, kemudian proyek Grass Root Refinery (GRR) dan Refinery Development Master Plan (RDMP) yang digadang-gadang merupakan solusi untuk memperbanyak produksi BBM di dalam negeri, ternyata juga berjalan tidak sesuai ekspektasi. Rasa-rasanya tidak berlebihan jika target 2030 zero impor itu disebut ‘Mission Imposible’.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebenarnya sudah menargetkan produksi siap jual (lifting) minyak bumi pada tahun 2021 berada di level 705 ribu BOPD atau sama dengan target tahun lalu.

Namun demikian upaya peningkatan produksi juga terus dipacu. Targetnya tahun ini ada tambahan produksi minyak sekitar 50 ribu BOPD.

Tambahan lifting tahun ini mungkin saja tercapai, sebab kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) telah menyepakati untuk mengebor sebanyak 616 sumur tahun ini, dimana peningkatan itu jauh lebih pesat dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya sebanyak 240 sumur.

Sementara itu, terkait dengan perkembangan proyek kilang, salah satu yang memiliki tingkat kemajuannya paling signifikan adalah RDMP Balikpapan, termasuk di area Lawe-Lawe yang perkembangan pembangunan fisiknya telah mencapai 24,3 persen per 3 Desember 2020.

Beberapa milestone penting yang sudah terselesaikan pada tahun ini adalah Operational Acceptance untuk beberapa peralatan kilang seperti dan New Jetty Sulfur, lalu Material on Site and Erection Gas Turbine Generator, Material on Site Boiler Package, serta Material on Site Module Heat Recovery Steam Generator (HRSG) yang merupakan komponen penting sebagai penunjang kebutuhan power dan steam di kilang saat RDMP Balikpapan beroperasi.

Sampai dengan akhir tahun 2020 juga telah tertancap milestone penting lainnya, di antaranya telah terbangun Mechanical Completion (MC) Workshop and Warehouse, MC Gedung Laboratorium, serta Mechanical Tank Installation RFCC Tank.

Proyek RDMP Balikpapan fase 1 sendiri ditargetkan rampung pada 2023, sementara untuk fase 2 ditargetkan selesai pada 2025. Jika sudah rampung, maka kilang Balikpapan akan mampu meningkatkan pengolahan minyak mentah dari sebelumnya 260 ribu BOPD menjadi 360 ribu BOPD.

Kemudian proyek kilang lainnya yakni GRR Tuban, di mana Pertamina bekerja sama dengan perusahaan minyak Rusia, Rosneft, dan telah membentuk perusahaan patungan yaitu Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP).

Pertamina sendiri saat ini mengoperasikan enam kilang BBM, termasuk juga pembangunan kilang dan upgrading kilang, antara lain kilang Balikpapan, Dumai, Balongan, dan Cilacap, dan kilang baru di Tuban, serta proyek kilang hijau atau dikenal dengan nama biorefinery di kilang Plaju dan Cilacap.

Pertanyaannya adalah, mampukah segala upaya Pemerintah yang diaplikasikan oleh Pertamina itu akan mampu memenuhi ekspektasi bahwa 2030 Indonesia bebas impor BBM dan LPG? Ternyata memang tidak semudah itu.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, target zero impor BBM dan LPG di 2030 itu seperti ‘Mission Imposible’. Sesuatu yang mungkin saja bisa tercapai, tapi membutuhkan upaya yang sangat luar biasa.

“Pada prinsipnya yang namanya target buat saya kita harus hormati dan hargai. Tinggal bagaimana caranya agar target tersebut bisa di capai,” ujar Mamit, Minggu (25/4).

Menurutnya, perlu banyak kebijakan dan terobosan sehingga kita tidak lagi perlu impor BBM. “Saya pada prinsipnya pesimis target ini bisa di capai, mengingat konsumsi BBM masih cukup tinggi. Sementara disisi lain produksi dalam negeri masih rendah. Program 1 juta BOPD pada 2030 juga banyak tantangan dan kendala. Jikapun tercapai, saya kira belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri sepenuhnya,” ujar Mamit.

Satu hal yang menurut Mamit sangat penting dan harus dilakukan pemerintah, yaitu mendukung penuh revolusi alih energi dari kendaraan bermotor yang masih menggunakan energi fosil ke penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle.

“Kebijakan pemerintah sampai saat ini masih memanjakan penggunaan kendaraan menggunakan BBM. Tingkat penjualan kendaraan bermotor setiap tahun terus mengalami kenaikan dimana bahkan tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang merata. Saya kira kita belum siap selama kebijakan untuk memiliki kendaraan begitu mudah. Karena peredaran kendaraan bermotor semakin besar,” tuturnya.

Sementara itu, upaya Pemerintah dan Pertamina melalui program RDMP dan GRR, disebut Mamit masih belum optimal. Program 1 juta BOPD juga disebutnya belum akan menyelesaikan persoalan impor, jika kebijakan itu tidak diikuti oleh kebijakan lainnya yang konsisten, salah satunya yaitu electric vehicle.

“Program RDMP dan GRR yang saat ini sedang digalakan belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri jika konsumsi terus meningkat. Program 1 juta BOPD masih belum cukup jika tidak ada perubahan terkait kendaraan listrik. Pemerintah perlu membuat kebijakan sehingga EV bisa menjadi lebih murah dan terjangkau. Selain itu, produsen EV juga harus bisa memenuhi keinginan konsumen Indonesia sehingga bisa bersaing. Fasilitas dan infrastruktur EV juga harus ditingkatan sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Keandalan penyedia listrik juga harus wajib tersedia,” pungkasnya. (int/*)