oleh

NA Lebaran di Rutan

Editor : Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA) dan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Perpanjangan dilakukan selama 30 hari ke depan.

Masa perpanjangan penahanan tersebut membuat Nurdin Abdullah terpaksa akan merayakan Idul Fitri di rumah tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Perpanjangan penahanan sendiri sudah dua kali dilakukan sejak ditetapkan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2020-2021 pada 28 Februari lalu.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, perpanjangan penahanan kedua tersangka masing-masing selama 30 hari berdasarkan penetapan pertama dari Ketua PN Makassar terhitung sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021.

“Perpanjangan ini masih diperlukan oleh tim penyidik untuk terus melakukan pengumpulan alat bukti diantaranya dengan memanggil saksi-saksi guna melengkapi berkas perkara dimaksud,” ucap Ali Fikri melalui pesan WhatsApp.

Lanjut Ali Fikri, tersangka Nurdin Abdullah ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, sementara Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Pakar Hukum Universitas Hasanuddin Aminuddin Ilmar mengatakan, dalam ranah hukum, perpanjangan penahanan dilakukan karena ada hal-hal yang belum tuntas, sehingga memungkinkan penambahan waktu untuk menelusuri.

Beberapa orang menganggap penambahan waktu dilakukan karena bukti tak cukup kuat, namun guru Besar Unhas ini menampik hal tersebut. Menurutnya, KPK saat ini sedang memperkokoh bukti-bukti yang sudah dipegang dengan melihat sisi yang lebih luas lagi.

“Ini juga membuktikan bahwa apa yang dilakukan KPK dalam proses penyidikan kasus gratifikasi atau pemberian uang akan lebih memberikan perspektif lebih luas terhadap perbuatan tersangka,” sebutnya.

Biasanya, proses penyidikan membutuhkan waktu lama jika pihak terkait (tersangka) tidak memberi keterangan sejujur-jujurnya. Ini tentu menjadi penghambat, sehinggga KPK harus bekerja keras lagi untuk mengurangi kasusnya. “Sebenarnya kalau tidak terlalu rumit, pengambilan keputusan akan cepat jika tersangka mengaku, tapi biasanya memakan waktu lama kalau tersangka sering kali tidak mengakui bukti yang disodorkan penyidik,” jelasnya.

Atas kasus ini, kemungkinan akan menarik tersangka baru jika hasil penulusuran atau penyidikan menunjukkan keterlibatan pihak lain. (*)