oleh

Ismail Lewa Bebas Dari Jeratan Kasus Tanah,  Penggugat: Ada Permainan

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Hikmah-Hukum-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kasus tanah yang melibatkan Daniel Sjaifuddin Lewa dan Isman Lewa berujung pada ditetapkannya Daniel sebagai pemilik tanah dan Isman sebagai pihak yang bersalah.

Hal tersebut dibuktikan lewat putusan vonis yang di keluarka  Pengadilan Negeri Makassar berupa pidana 3 tahun 6 bulan pada tahun 2020 bagi Isman.

Namun, baru-baru ini putusan berbalik, Isman yang sebelumnya dijatuhi hukuman kini dinyatakan bebas dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 660/PID/2020/PT.MKS pada 14 Januari 2021 lalu.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar.

Adanya keputusan tersebut dinilai Daniel Sjaifuddin Lewa keliru. Ia menduga ada permainan mafia peradilan yang ikut campur dalam perkara ini. Sebab, putusan tersebut dinilai tak logis dan mengingkari akal sehat.

“Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dari JPU terhadap putusan PT Makassar nomor 660/PID/2020/PT.MKS membuat permasalahan ini menjadi jelas,” ungkas Daniel, Minggu (30/5)

Apalagi kata Daniel, Isman pernah dipenjara pada tahun 2017 dengan perbuatan yang sama. Sebab itu, putusan sebelumnya terhadap perbuatan Isman seharusnya menjadi yurisprudensi bagi majelis hakim PT. Makassar agar tidak menjadi rancu dan untuk tercapainya kepastian hukum.

Lebih lanjut, Daniel berujar pertimbangan hukum dari putusan PT Makassar hanya mempertimbangkan dua keterangan saksi. Padahal, kata dia, di dalam pertimbangan hukum putusan PN Makassar terdapat enam orang saksi.

Bahkan, Majelis Hakim PT Makassar tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi notaris A. Mindaryana Yunus. Padahal, kata dia, merupakan saksi kunci dalam perkara.

“Ini membuktikan adanya peradilan sesat yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim PT. Makassar,” sebutnya.

Daniel menyebut ada pemenggalan keterangan dari saksi Aida Baji pada putusan Pengadilan Tinggi Makassar.

“Keterangan Aida Baji dengan sengaja dipenggal bahwa seolah-olah mengakui tanah tersebut tidak masuk ke dalam daftar pembagian harta Gono gini sesuai berita acara sita marital no. 186/pen.pdt.G/2008/PN.Mks,” ungkapnya.

Namun menurut dia, Aida Baji menjelaskan secara lengkap tentang kendala yang terjadi pada saat mengajukan permohonan sita sehingga tak masuk dalam berita acara sita marital.

“Pada saat diajukan permohonan sita, dari sekian banyak objek harta bersama yang diajukan Aida Baji tidak semua objek harta bersama bisa dilampirkan copy sertifikatnya sebagai syarat dari permohonan sita terhadap objek sengketa, karena masih dipegang oleh Husein Lewa,”

Selain itu, keterangan Aida Baji juga menjelaskan perolehan tanah tersebut didapatkan dalam masa perkawinannya dengan Husien Lewa pada tahun 1970.

Menurut Daniel, hal itu seharusnya menjadi dasar bagi hakim PT Makassar untuk menilai objek sengketa dalam perkara apakah merupakan harta bersama atau tidak.

“Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sangat tidak logis dan tidak rasional, Majelis Hakim Tinggi membuat analisa hukum secara asal-asalan dan tidak objektif terhadap pokok perkara,” pungkasnya.

Saat ini, Daniel terus mencari keadilan terkait terbitnya akta hibah nomor 220/2012 berdasarkan keterangan palsu yang dibuat notaris A. Mindaryana Yunus.

Menurut Daniel masih ada 5 pelaku lain yang belum tersentuh hukum atas terbitnya akta hibah palsu tersebut. (*)