oleh

Parpol Gurem Mulai Ngegas

Editor : Any Ramadhani-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Partai kecil (gurem) mulai berbenah. Verifikasi peserta pemilu yang akan dimulai tahapannya awal tahun depan (2022) sudah diantisipasi.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel, Muhammad Fadli Noor mengatakan, parpol yang tidak lolos ambang batas pada Pemilu 2019 lalu harus mengikuti seluruh tahapan verifikasi. Termasuk partainya.

Untuk menghadapi verifikasi tersebut, pihaknya kini tengah melakukan pembenahan hingga tingkat paling bawah. “Agar pada verifikasi parpol mendatang PSI kembali menjadi peserta pemilu lagi seperti tahun 2019 lalu. Sementara kita membangun kembali kepengurusan,” ucapnya.

Ia memastikan pengurus atau kader yang tidak aktif akan dievaluasi. “Bahkan akan kita ganti. Kalau jumlahnya belum bisa saya sampaikan,” jelasnya.

Sekretaris DPW Perindo Sulsel, Hilal Syahrim mengatakan, pasca Pemilu 2019 lalu ada beberapa pengurus tidak aktif dan pastinya akan diganti. Seperti Kabupaten Kepulauan Selayar, Luwu Timur dan Barru. “Memang perlu penyegaran karena kita akan diverifikasi kembali, jadi kita harus memperbaiki seluruh, ” katanya.

Diketahui, Perindo yang baru menjadi peserta Pemilu 2019 lalu mampu meloloskan kadernya sebanyak 23 orang. Di Kota Makassar, Kabupaten Toraja Utara dan Luwu Utara, partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini meraih masing-masing dua kursi.

Kursi terbanyak diperoleh di Kabupaten Luwu dan Gowa, Masing-masing empat Kursi. Bagian Luwu, Perindo berhasil mengamankan kursi wakil ketua. Sementara di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bone, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Kota Parepare dan DPRD Sulsel masing-masing mengunci satu kursi.

Sementara itu, Sekretaris DPW Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil mengaku sudah siap menghadapi verifikasi pParpol. “Gelora sudah lengkap kepengurusan 100 persen kabupaten/kota, 90 persen kecamatan dan 53 persen kelurahan/desa se-Sulsel. Gelora insya Allah siap menghadapi verifikasi administrasi dan faktual KPU,” kata Mudzakkir Ali Djamil.

Ia memastikan akan memperkuat jaringan partainya hingga level TPS. “Selain menghadapi verifikasi parpol di KPU, kami juga siap mengantar kader menuju kursi parlemen pada Pileg 2024 mendatang. Kita terus perkuat jaringan,” jelasnya.

Terpisah, Komisioner KPU Sulsel, Asram Jaya mengaku masih menunggu arahan KPU RI terkait tahapan Pemilu 2024. “Kita masih menunggu tahapan dari KPU RI,” katanya.

Menurutnya, jika Pemilu berlangsung pada bulan Februari 2024 mendatang maka tahapan verifikasi Parpol akan dimulai pada bulan September 2021 ini. “Tapi semuanya itu belum pasti. Verifikasi mungkin 2022. Tapi ini semuanya masih skenario, sampai saat ini belum ada tahapan,” jelasnya.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto menyampaikan verifikasi sebagai instrumen menentukan kelayakan partai menjadi peserta Pemilu seharusnya berlaku umum bagi seluruh partai politik.

“Putusan untuk tidak melakukan verifikasi faktual bagi partai parlemen atau yang memenuhi syarat parliamentary threshold (PT), merupakan keputusan yang diskriminatif,” kata Andi Luhur.

Seluruh partai politik menurut Luhur sebenarnya bermasalah di Party ID dan kelembagaan serta rendahnya derajat kepercayaan publik pada institusi ini. Suatu situasi yang biasa disebut sebagai lemahnya party rooting, yakni partai politik yang tidak membumi atau berjarak dengan basis elektoralnya.

Verifikasi faktual bisa menjadi instrumen, setelah verifikasi administratif, untuk memastikan keabsahan data yang terlapor secara administratif. Tingkat kelembagaan pada organisasi partai yang rendah, terutama karena pergeseran-pergeseran pengurus atau konflik internal terjadi pada seluruh partai. Baik partai parlemen, partai non-parlemen, atau pun partai baru.

“Verifikasi faktual setidaknya bisa membantu memastikan syarat keabsahan data administratif seperti kantor secara fisik, keanggotaan dan kepengurusan partai maupun syarat afirmasi kepengurusan perempuan,” jelasnya. (*)