oleh

BPJS Ketenagakerjaan Siap Jamin 70 Ribu Pegawai Non ASN di Kemenag Sulsel 

Any Ramadhani and Hikmah-Ekobis, Headline-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM– BPJS Ketenagakerjaan kembali memperluas kerjasama dan penjaminan bagi para pekerja. Kali ini, BPJS ketenagakerjaan melakukan penandatanganan MoU bersama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam kerjasama tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyasar pegawai non ASN dilingkup Kementerian Agama.

Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Alias Muin menjelaskan, pegawai non ASN merupakan bagian yang sangat perlu mendapat penjaminan kerja, olehnya pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan kerjasama tersebut.

“Potensi peserta di lingkup Kemenag Sulsel sekitar 70 ribu, tetapi kami akan memprogramkan secara bertahap, sukur sukur bisa mencapai 50 ribu di tahap awal. Target kita keseluruhan karena setiap pekerja ada hak memiliki jaminan kerja,” ujar Alias, Senin (31/5).

Terkait iuran kata Alias, dikenakan tarif Rp10.800.

“Ini mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)  dan Jaminan Kematian (JKM) untuk para penerima upah atau pekerja,” pungkasnya.

Sementara Itu, Kakanwil Kemenag Sulsel Drs. KH  Kakanwil Kemenag Drs. KH  Khaeroni, M.Si, mengapresiasi kerjasama ini. Menurutnya program ini dapat meminimalisir kekhawatiran para pegawai non ASN.

“Mudah mudahan mereka semua ikut BPJS ketenagakerjaan,  ini untuk meminimalkan kekhawatiran kecelakaan kerja. Kita juga mengajak domain yang masuk lingkup Kemenag seperti ustad, khatib, penghulu dan semua yang bekerja dibidang keagamaan,” kata Khaeroni.

Lebih jauh, Ia mengaku saat ini pihaknya belum tahu persis jumlah kongkret dari penerapan program BPJS Ketenagakerjaan ini  karena sosialisasi masih dilakukan.

“Untuk iuran, kami sedang mencari landasan hukum sehingga bisa menyusun anggaran tersendiri. Jika kurang kuat kami akan tawarkan ke Non ASN mau ikut atau tidak. Ini bukan kewajiban tapi sangat di anjurkan,” bebernya.

Khusus untuk Kemenag di daerah, dirinya mengaku tidak ada instruksi khusus untuk penerapan program ini.

“Itu karena di daerah telah melakukan MoU tiap kabupaten kota sehingga mereka sendiri yang memberi instruksi untuk menggunakan ini,” pungkasnya. (*)