oleh

Masyarakat Watan Rumpia Mengadu di DPRD Wajo Terkait Adanya Oknum Cakades Yang Melakukan Money Politik

Editor : admin 1-Berita, Daerah, Wajo-

WAJO, BACAPESAN.COM – Ratusan masyarakat Desa Watan Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Wajo, terkait dugaan money politik, Rabu (02/06/2021).

Ketua LSM Waspamops LMRRI Kabupaten Wajo, Jumardi yang bertindak sebagai Kordinator aksi menyampaikan jika dirinya datang mendampingi masyarakat Desa Watan Rumpia menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan salah satu Calon Kepala Desa, di Desa Rumpia melakukan money politik pada saat Pilkades Serentak 2021 pada Tanggal 25/05/2021 lalu.

“Dari puluhan masyarakat yang kami bawa dua diantaranya, AM dan AB menyampaikan jika dirinya telah diberikan uang oleh Calon Kepala Desa Watan Rumpia berinisial BSH, dari 100.000 sampai 400.000,” katanya.

Aspirasi diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Wajo Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi II, H.Sudirman Meru, Anggota Komisi I, Andi Suleha Selle dan Andi Malle, Kabid Pemdes, Saiful MD.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Saiful MD, menyampaikan kepada para aspirasi, bahwa Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah ada di Perda No.1 Tahun 2015 di Pasal 46

(1) Pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia PPKD

dan TPS maupun calon kepala desa diajukan kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan.

(2) Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya

berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

(3) Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti terdapat

kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD dengan pertimbangan Bupati dapat membatalkan pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang.

(4) Mekanisme pengaduan dan Penyelesaian masalah diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

“Di Pilkades Watan Rumpia kami tidak menerima aduan dua hari setelahnya, maka kami anggap aman tidak ada masalah,” jelasnya kepada para Aspirasi dan DPRD Kabupaten Wajo. (*)