oleh

Plt Gubernur dan Putra NA Diperiksa KPK

Editor : Any Ramadhani-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (ASS, Rabu (2/6/2021).

Andi Sudirman dimintai keterangan terkait kasus dugaan perkara suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 yang menyeret Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA).

Usai diperiksa, ASS mengaku jika dirinya sempat ditanya terkait sejumlah proyek siluman yang ada di lingkup Pemprov yang selama ini sempat menjadi sorotan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel. Proyek itu dikerjakan tetapi tidak tertuang dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA).

“Saya ditanya terkait proyek yang saya hentikan karena tidak ada DPA dalam APBD Pokok. Saya jelaskan bahwa itu sudah sesuai,” tuturnya.

Ia menjelaskan ada empat paket proyek namun tak ada di Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA). Nilainya Rp 62,5 miliar. Empat proyek itu antara lain penanganan jalan ruas burung-burung-Benteng Gajah-Carangki-Bantimurung sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp11, 4 miliar. Paket ini dimenangkan oleh PT Yabes Sarana Mandiri.

Lalu, pengerjaan Jalan Solo Paneki di Sengkang. Anggarannya Rp22,9 miliar. Dua paket lainnya berlokasi di kawasan Center Poin of Indonesia (CPI).

Selain itu, ia menegaskan akan menghormati segala proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Selebihnya itu kewenangan penyidik KPK untuk menjelaskan. Kita menghormati proses ini,” ujarnya.

Pada intinya kata dia, pemanggilan yang kedua kalinya dilakukan oleh KPK ini merupakan pemeriksaan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan.

Sebelumnya pada 23 Maret 2021 lalu, Plt Gubernur Sulawesi Selatan juga dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain Andi Sudirman, KPK juga memeriksa saksi lainnya. Masing-masing Fathul Fauzy Nurdin, Meikewati Bunadi dan pengusaha, Yusuf Tyos. Fathul Fauzy Nurdin merupakan putra bungsu Nurdin Abdullah.

Pemeriksaan Uji–sapaan akrab Fathul Fauzy Nurdin merupakan yang ketiga kalinya. Pemanggilan pertama di kantor KPK, Rabu (7/4/2021). Pemanggilan kedua di Kantor KPK, Rabu (28/4/2021) dan pemanggilan ketiga Rabu (2/6/2021) kemarin.

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Andi Sudirman diperiksa bersama tiga saksi lainnya. “Hari ini (kemarin) dijadwalkan pemeriksaan saksi tersangka NA dalam dugaan perkara TPK suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021,” kata Ali Fikri, Rabu (2/6/2021).

Keempat saksi tersangka NA yakni dua wiraswasta, satu ibu rumah tangga dan satu Pejabat Linkup Pemprov Sulsel. “Fathul Fauzy Nurdin (wiraswasta), Meikewati Bunadi (IRT), Yusuf Tyos (wiraswasta) dan Andi Sudirman Sulaiman (Plt Gubernur Sulsel),” ujar Ali Fikri.

Meikewati Bunadi merupakan direktur keuangan PT Multi Trading Pratama, sementara Yusuf Tyos adalah pendirinya sekaligus direktur urama PT Multi Trading Pratama. Perusahaan ini beralamat di jalan Lure No7 Makassar.

Perusahaannya pernah memenangkan paket proyek aspal minyak untuk pemeliharaan rutin dengan nilai HPS Rp4,9 miliar. Pengadaan barang ini berada di lingkup satuan kerja Dinas PUTR.

Pakar Pemerintahan, Bastian Lubis mengatakan, soal proyek ilegal, Kepala Dinas PUTR, Rudy Djamaludin merupakan pejabat yang paling mengetahuinya, apalagi ia merupakan leading sektor dari Dinas PUTR. Logikanya kata Bastian tidak akan mungkin sekretarisnya, Edy Rahmat bertindak tanpa sepengetahuan Rudy.

“Edy ini cuma leher, kepalanya kan Rudy, jadi tidak mungkin sekretaris ini melakukan kegiatan diluar instruksi atau pengetahuan kepala dinasnya,” jelas Bastian.

Artinya, Rudy Djamaludin tahu banyak soal kegiatan di luar regulasi yang dijalankan oleh Edy, apalagi soal empat proyek ilegal yang ditandatangani Edy Rahmat. Rudy Djamaludin merupakan kuasa pengguna anggaran, otomatis apa yang ada di Dinasnya diketahui.

“Pada waktu dikerjakan, beliau kepala dinas dan pengguna anggaran. Jadi yang sekarang dilanggar NA yaitu membuat kebijakan pemerintah mengeluarkan dana APBD yang tidak dianggarkan dalam Perda APBD. Itu melanggar UU nomor 17 tahun 2003 pasal 34 tentang keuangan negara,” ulasnya.

Sekadar diketahui, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Edy Rahmat dan Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB).

Nurdin Abdullah diduga menerima total Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan melalui Edy Rahmat dan Agung Sucipto. Selain itu, Nurdin diduga menerima uang dari kontraktor lain, antara lain pada akhir tahun 2020 Nurdin menerima uang sebesar Rp200 juta, pada pertengahan Februari 2021 Nurdin menerima uang Rp1 miliar, dan pada awal Februari 2021 Nurdin menerima uang Rp2,2 miliar.

Nurdin Abdullah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, sedangkan dua tersangka penerima suap, yakni Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat masih dalam proses penyidikan. (*)