oleh

Andi Sudirman Ngaku Tak Dilibatkan Proyek di Sulsel

Editor : Any Ramadhani-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman (ASS) mengaku tak banyak dilibatkan dalam sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Andi Sudirman saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Makassar pada sidang terdakwa Agung Sucipto dalam kasus suap proyek infrastruktur di Sulsel yang juga menyeret Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah (NA), Kamis (3/6).

Selain Andi Sudirman, saksi lainnya yakni Kepala Dinas PUTR Sulsel, Rudy Djamaludin, Eks Kabid Bina Marga PUTR Eddy Jaya Putra, serta dua ajudan Nurdin Abdullah, Syamsul Bahri dan Salman.

Dalam kesaksiannya, Andi Sudirman mengaku tidak tahu menahu soal proyek yang dikerjakan di perbatasan Bulukumba-Sinjai, Palampang-Munte-Bontolempangan.

Sudirman sangat jarang dilibatkan dalam proyek-proyek yang akan digarap maupun sedang berlangsung di Sulsel. Ia mengaku tidak pernah membahas proyek secara spesifik semenjak menjadi Wakil Gubernur.

“Saya tidak dipanggil jadi saya tidak ikut. Nanti jadi tamu tidak diundang. Jalan Bira saya tahu dari media,” ucap Andi Sudirman saat bersaksi.

Sudirman juga ditanya apakah mengenal kontraktor Agung Sucipto, Fery Tenriady, Andi Kemal, Haeruddin, Petrus, Haji Momo dan beberapa Kontraktor lainnya. Namun Andi Sudirman menjawab tak mengenal sama sekali.

“Saya tidak kenal. Saya baru tahu setelah ada kasus ini dan melalui media,” ucap Andi Sudirman.

Adapun Rudy Djamaludin juga dicecar pertanyaan sama, soal hubungannya dengan para kontraktor dan juga proyek yang ditangani Agung Sucipto.

Rudy mengaku hanya mengetahui nama Agung Sucipto, kontraktor yang menangani proyek jalan di Bira. Namun ia tak pernah bertemu secara langsung.

“Saya pernah dengar namanya Anggu (Agung Sucipto). Saya tahunya dia kerjakan (proyek) di Bira. Ketemu tidak pernah. Di munte (peresmian) saya nda tahu (orangnya),” tuturnya.

Rudy menjelaskan tidak terlalu menangani proyek yang berjalan di Sulsel, karena pada saat itu ia juga diberi amanah menjabat Pj Wali Kota Makassar. Karena itu, fokusnya lebih banyak ke Pemkot Makassar.

“Saya hanya mengetahui serapan progres, lebih kepada capaian visi misi, bukan teknisnya karena saat itu saya focus ke Pemkot Makassar,” ujarnya.

Sebagai kepala dinas, ia tentu merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA), namun untuk proyek di Bira kata Rudy, Gubernur Nurdin Abdullah membuat SK penunjukan KPA, ditunjuklah Kabid Bina marga.

Kendati begitu, ia tetap berkoordinasi dengan Sekretarisnya (Edhy Rahmat) soal proyek-proyek yang lamban, pekerjaan jalan wisata Bira tak pernah ditanyakan karena pekerjaannya berjalan lancar.

“Spesifiknya ke pekerjaan yang lamban, menanyakan kendalanya apa. Salah satunya yang pernah saya tanyakan di Jeneponto, kenapa begini (lamban),” katanya.

Diketahui, terdakwa Agung Sucipto selaku Pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba. Ia diduga melakukan praktek suap menyuap, dengan Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat terkait pembangunan proyek infrastruktur.

Alasannya, agar Agung Sucipto dipilih untuk menggarap proyek di Sulsel untuk tahun anggaran 2021. Agung Sucipto didakwa pasal berlapis, sebab dianggap telah melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor atau Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Kemudian dilapis atau dialternatifkan dengan pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara, Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat selaku Sekertaris PUPR Provinsi Sulsel, diduga menerima suap dan gratifikasi dengan nilai total Rp5,4 miliar. Alasannya, agar Agung Sucipto dipilih untuk menggarap proyek di Sulsel untuk tahun anggaran 2021.

JPU Muh Asri Irwan mengatakan, masih akan melakukan sidang lanjutan terkait kasus ini, apalagi masih banyak saksi yang harus dimintai keterangannya. Dari 32 saksi, baru 14 yang dijadwalkan. Selebihnya akan melihat saksi-saki prioritas yang akan diperiksa. (*)