oleh

AMI Tuntut Pemda Takalar Segera Bayar Tunggakan PJU

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Supahrin-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dari Aliansi Mahasiswa (AMI) Takalar melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan Kantor Bupati Takalar, Kamis (10/06).

Aksi ini dilakukan karena Penerangan Jalan Umum (PJU) dicabut oleh PLN Takalar. Hal ini disebabkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Takalar tidak menyelesaikan tunggakan pembayaran PJU ke PLN Takalar berkisar milyaran rupiah yang terhitung sejak bulan Januari, februari dan maret 2021.

Jendral Lapangan AMI, Fatur, mendesak Sekretariat Daerah (Sekda) Takalar untuk segera menyelesaikan tunggakan PJU tersebut.

“Kalau Pemda Takalar tak bisa menyelesaikan tunggakan PJU itu, mendingan mundur saja dari jabatannya,” tegas Fatur dalam aksinya.

Kemudian, diketahui dalam beberapa bulan ini di Kabupaten Takalar terjadi gejolak antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak PLN dimana Penerangan Jalan Umum ( PJU) di sepanjang jalan umum di Kabupaten Takalar diputus oleh pihak PT PLN Takalar di akibatkan oleh salah satu pihak tidak membayar tunggakan atau iuran lampu jalan yaitu pihak Pemda Takalar.

“Padahal masyarakat telah dibebankan pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Kabupaten Takalar dalam perjanjian kerja sama (Mou) antara PT PLN ( Persero) Unit Induk Wilayah Sulsel, Sultar, dan Sulbar, Up3 Makassar Selatan dengan Pemda Takalar,” tegasnya.

Namun, dalam beberapa bulan ini masyarakat dilema dikarena sepanjang jalan Kabupaten Takalar itu kemudian sangat gelap gulita diakibatkan dengan terjadi pemadaman dan pemutusan oleh pihak PT PLN Takalar, maka dari itu masyarakat mempertanyakan di kemanakan semua pajak penerangan jalan (PPJ) yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini pelanggan PLN di Kabupaten Takalar.

“Maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa (AMI) Takalar sebagai representative dari masyarakat Takalar menuntut kejelasan kepada pihak Pemda Takalar. Dan menuntut Pemda Takalar dalam hal ini Bupati Takalar dan Sekda harus mempertanggung jawabkan atas pemadaman dan pemutusan lampu tersebut,” tutupnya. (*)