oleh

Kepengurusan Tak Jelas, Mesin Partai Golkar Mogok

Editor : Any Ramadhani-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kerja-kerja Partai Golkar Makassar belum maksimal. Mesin partai terkesan mogok. Penyebabnya, struktur kepengurusan yang tak kunjung rampung.

Padahal Musda Partai Golkar Makassar digelar sekitar tiga bulan lalu atau tepatnya pada 9 Maret 2021. Munafri Arifuddin yang ditunjuk sebagai nakhoda belum menunjuk siapa bakal menjabat sebagai sekretaris ataupun komposisi pengurus lainnya.

Anggota formatur Golkar Makassar, Irianto Ahmad mengaku, para formatur masih mengkaji lebih dalam usulan nama yang masuk.

“Kami para formatur sudah rapat. Kami masih mendalami usulan nama yang masuk, supaya kita tidak salah langkah dalam menentukan struktur kepengurusan,” kata Irianto.

Irianto menyampaikan, proses ini dilakukan secara ketat. Setelah itu, mereka akan menyerahkan usulan ke DPD I untuk disahkan.
“Kita usahakan dalam waktu dekat. Bulan ini kita akan serahkan ke DPD I, kemudian mereka yang berwenang untuk mengesahkan dalam bentuk SK,” bebernya.

Terkait usulan nama yang bakal masuk struktur kepengurusan, Irianto masih enggan membeberkan. Tetapi ia juga tidak menampik ingin bergabung dalam kepengurusan DPD II Golkar Makassar untuk periode baru.

“Kalau saya, selama itu perintah partai, tentu tidak ada alasan untuk menolak. Harus dijalankan dengan maksimal dan sesuai dengan kode etik partai,” jelasnya.

Sejumlah nama disebut-sebut punya kans jadi sekretaris seperti Usman Sofyan ataupun Irianto Ahmad. Irianto Ahmad adalah orang dekat Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe. Sementara Usman Sofyan disebut-sebut dekat dengan Appi.

Irianto Ahmad pernah menjabat pelaksana tugas ketua, mantan legislator DPRD Makassar dua periode itu berhasil menyukseskan gelaran Musyawarah Daerah X Golkar Kota Makassar. Saat ini, Irianto Ahmad juga masuk anggota formatur mendampingi Appi menyusun komposisi pengurus.

Irianto Ahmad punya pengalaman sebagai anggota DPRD Kota Makassar selama hampir tiga periode, ditambah pernah menjabat Direktur PD Parkir Kota Makassar.

Nama lainnya adalah Usman Sofyan. Pria yang akrab disapa Uso itu bukan orang baru di partai berlambang beringin rimbun. Uso merupakan mantan ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD II Golkar Makassar.

Spekulasi pun berkembang. Sejumlah kader menilai, ada tarik ulur antara Munafri Arifuddin dengan elite DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Dimana dugaan adanya intervensi DPD I Golkar Sulsel untuk posisi sekretaris. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Appi untuk menentukan posisi sekretaris sendiri tanpa intervensi. Kabarnya, DPD I menginginkan nama Irianto Ahmad, sedangkan Appi–sapaan akrab Munafri Arifuddin santer melirik nama Usman Sofyan.

Mantan Plt Ketua AMPG Golkar Makassar, Andi Nanrang meminta agar tim formatur segera memasukkan nama-nama pengurus. “Mengingat masih adanya konsolidasi partai di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam rangka verifikasi partai,” kata Andi Nanrang, Selasa (22/6/2021).

Andi Nanrang juga meminta kepada Ketua DPD II Partai Golkar Makassar untuk mematuhi AD/ART dan PO Partai Golkar dalam memasukkan nama-nama struktur kepengurusan DPD II Partai Golkar Makassar periode baru.

“Partai Golkar memiliki aturan tersendiri. Pimpinan dan ketua partai patuh terhadap AD/ART dan PO Partai Golkar,” jelasnya.
Pengamat Politik Unhas Makassar, Sukri Tamma mengatakan, lamanya penyelesaian struktur kepengurusan bisa berdampak pada pekerjaan elektoral partai.

Sebab, kata Sukri, dalam konteks institusi, kepengurusan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong optimalisasi kerja organisasi, termasuk dalam meraih tujuan-tujuannya.

“Kalau Golkar belum merampungkan struktur kepengurusannya di Makassar, tentu saja akan ada fungsi-fungsi kerja kepengurusan partai yang tidak akan bekerja secara maksimal,” jelas Sukri.

Dengan demikian, lanjut Sukri, sebagai sebuah sistem kerja, jika ada satu bagian yang tidak dapat maksimal, tentu hal ini sangat mempengaruhi bagian-bagian lain. Pada akhirnya akan mempengaruhi target-target partai, apalagi target yang diberikan cukup besar.

“Sebaiknya kepengurusan partai Golkar dengan target yang begitu besar dan waktu kerja yang agak mepet menuju ke tahun 2024, maka tentu hal ini berpotensi akan menimbulkan masalah dalam memaksimalkan kinerja partai,” pungkasnya. (*)