oleh

Makassar Lebih Cepat Sunyi

Editor : Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kota Kota Makassar memberlakukan aturan jam malam untuk menekan penyebaran Covid-19. Warga Makassar dilarang beraktivitas di luar rumah diatas jam 8 malam mulai 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021.

Hal tersebut berdasarkan surat edaran Nomor 443.01/281/S.edar/Kesbangpol/VI/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa Covid-19 di Kota Makassar.

Salah satu poin yang ditekankan, adalah kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall kembali dibatasi.

Dari sebelumnya, kapasitas ruangan tidak boleh lebih dari 50 persen dan jam operasional pukul 22.00 kini berubah menjadi makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas. Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 Wita.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, perubahan aturan itu mengikuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro. “Kita tidak bisa tidak, kita harus ikut walaupun kondisi kita sebenarnya lebih baik, tapi kan kita harus taat kepada aturan pemerintah pusat,” kata Danny, Rabu (23/6/2021).

Danny menegaskan, Pemkot Makassar siap dan akan patuh terhadap aturan dari pemerintah pusat dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19. “Kalau itu perintah negara dan itu seragam tentunya kita harus ikut,” kata Danny.

Meski kasus Covid-19 di Makassar tergolong terkendali, Danny mengaku tidak mau lengah. Aturan ketat mengenai pembatasan di tempat keramaian harus tetap diterapkan.

“Walaupun kondisi kita sebenarnya lebih baik. Tapi kita kan harus taat kepada aturan pemerintah pusat. Walupun kita sendiri masih relatif terkendali. Jadi suka tidak suka hari ikut. Itu tidak ditawar lagi,” terang Danny.

Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Akhmad Nansum mengatakan, dengan adanya surat edaran baru tersebut sekaligus membatalkan surat edaran lama yang menetapkan jam operasional sampai pukul 22.00 Wita.

“Dalam surat edaran baru tersebut jam operasional diketatkan menjadi pukul 20.00 Wita sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

Kata Akhmad, dalam surat edaran juga dituliskan jika penjual makanan dan minuman baik itu yang berada di dalam mall, ataupun yang menjual di tempat umum dibatasi maksimal pengunjungnya sebanyak 25 persen.

“Sementara untuk pelayanan via online, atau take away itu dibuka sampai 24 jam,” tuturnya.

Jadi, kata dia, restoran tetap akan beroperasi 24 jam namun hanya melayani pembelian via online. Hal tersebut dilakukan dalam rangka tetap menjaga kestabilan perekonomian di Kota Makassar agar tidak drop.

“Alhamdulilah Makassar tidak masuk dalam zona merah jadi tidak tutup semua seperti Jakarta, status kita kan zona orange jadi ada kebijakan-kebijakan yang dibolehkan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di Makassar,” tuturnya.

Penerapan jam operasional tersebut mendapat dukungan dari Asosiasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM). Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan, pihaknya mendukung penuh Pemkot Makassar dalam menerapkan aturan pemerintah pusat terkait pembatasan operasional dan aktifitas usaha, khususnya usaha hiburan di Kota Makassar.

“Kita mendukung upaya tersebut, tentunya untuk kepentingan dan kemaslahatan warga bersama juga. Kita juga berharap, semoga pandemi ini cepat bisa diatasi, sehingga program Makassar Recover dengan sejumlah indikator pendukungnya bisa berjalan maksimal. Terutama Adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi,” ujarnya, Rabu (23/6/2021).

Karena ini adalah aturan pemerintah pusat dan diimplementasikan oleh Pemkot Makassar, Zul berharap seluruh karyawan, disc jockey, dancer dan group band lokal bisa bersabar. “Insya Allah, kita percaya bahwa Pemkot Makassar dibawah nakhoda Wali Kota Danny Pomanto bisa segera mengatasi semua keluhan para pekerja yang menggantungkan hidupnya dalam usaha-usaha hiburan,” ucapnya.

Apalagi lanjut Zul, dalam program Makasssar Recover, khususnya konsep pemulihan ekonomi, ada harapan sekaligus solusi bagi para pengusaha yang taat prokes akan mendapatkan awarding, insentif retribusi, insentif pajak dan bantuan modal usaha nantinya. (*)