oleh

Indah Berpeluang Telikung Arjuna

Editor : Any Ramadhani-Headline, Luwu Utara, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Perebutan pucuk pimpinan Partai Golkar Luwu Utara (Lutra) bakal berlangsung sengit. Bupati Lutra Indah Putri Indriani (IDP) punya peluang menelikung Arifin Junaidi (Arjuna) yang merupakan kader senior Partai Golkar.

Meski belum genap lima tahun menjadi kader Golkar, namun ketokohan Indah Putri bisa menjadi pertimbangan. Adapun Arjuna, kendati orang lama, dirinya pada 2019 meninggalkan Partai Golkar dan bergabung dengan PAN. Bahkan Arjuna mendaftarkan dirinya untuk caleg DPR RI di PAN. Olehnya, kedua bakal calon harus mengantongi diskresi DPP untuk bisa bertarung di musyawarah daerah (musda).

Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe menegaskan, bahwa dua calon Ketua DPD II Golkar Luwu Utara harus mengantongi diskresi.

“Semua calon baik pak Arifin dan ibu Indah harus pakai diskresi,” tegas Taufan Pawe.

Wali Kota Parepare itu menambahkan, Arifin Junaedi memang adalah kader senior Golkar, hanya saja Arjuna pernah hijrah ke partai lain (PAN).

“Pernah hijrah, dan ada anak beliau juga di partai lain. Itu alasannya mengapa Pak Arjuna harus butuh diskresi. Kalau Ibu Indah juga jelas, dia belum genap lima tahun jadi kader Golkar,” ungkapnya.

Setelah fit, lanjut Taufan, DPD I akan meneruskan hasilnya ke DPP Golkar, begitu pun pengajuan diskresi untuk Arjuna dan Indah Putri Indriani.

“Jadi apa pun hasilnya DPP nanti itu yang akan kita tindak lanjuti. Apakah satu diskresi atau dua yang dikeluarkan DPP nantinya, kita tunggu saja,” jelas Taufan Pawe.

Yang pasti kata TP, siapapun terpilih menjadi Ketua DPD II Golkar Lutra adalah pilihan terbaik untuk menambah suara Golkar pada pemilu 2024 mendatang. “Siapapun terpilih saya yakin akan menjadi mesin motor penggerak dan pendulang suara pada Pemilu mendatang,” ucapnya.

Sementara Arjuna yang juga mantan Ketua Golkar Luwu Utara mengakui jika dirinya pernah murtad dari Partai Golkar Sulawesi Selatan. Pasalnya dia pernah menjadi bakal calon anggota legislatif dari PAN. “Saya terkendala diskresi karena pernah murtad dari Golkar. Karena saya ke PAN saat Pileg 2019 lalu,” ujar Arjuna.

Namun demikian, Arjuna mengatakan, dia bukan sebagai pengurus dari PAN walau memiliki Kartu Tanda Anggota atau KTA.

“Hanya kebutuhan untuk mencalonkan saja dan pada akhirnya nama saya pun tidak masuk sebagai bakal caleg ketika itu,” jelasnya.

Arjuna mengungkapkan, diskresi dari DPP satu-satunya peluang untuk dapat maju dalam Musyawarah Daerah atau Musda. Dengan agenda pemilihan calon ketua partai di daerah tersebut. Karena selain dirinya, nama Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani merupakan saingannya.

“Ada dua calon yang ingin maju sebagai ketua Golkar di Luwu Utara. Tapi hanya satu diskresi yang dikeluarkan oleh DPP,” ucapnya.

Jika DPP Partai Golkar tidak mengakomodir namanya untuk mendapatkan diskresi. Maka dia akan beristirahat dalam dunia politik. “Saya akan istirahat dari dunia politik. Dan saya juga tidak akan melakukan manuver ke DPP. Saya mencalonkan diri sebagai ketua Golkar Luwu Utara karena persoalan harga diri,” bebernya.

Adapun Wakil Sekretaris Golkar Sulawesi Selatan Zulham Arif mengatakan, DPD Golkar Sulawesi Selatan tetap mengirim dua nama ke DPP untuk diberikan surat diskresi. Yaitu Indah Putri Indriani dan Arjuna.

“Kami serahkan sepenuhnya ke DPP. Siapa yang diberikan surat diskresi. Tapi tentu DPD Golkar Sulsel mencantumkan beberapa catatan dari hasil tes uji kepatutan dan kelayakan ini,” jelasnya.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sukri Tamma mengatakan, kecenderungan Partai Golkar selalu menempatkan kepala daerah sebagai ketua partai.

“Itu bisa terlihat beberapa Musda yang selesai, seperti Yohanes Bassang (Toraja Utara) dan Suhartina Bohari (Maros) kedua kepala daerah tersebut mendapatkan diskresi karena pernah di partai lain. Jadi saya kira ibu Indah lebih berpeluang besar, apalagi ibu Indah sebagai bupati terpilih,” katanya.

Menurutnya, kepala daerah memiliki pengaruh kuat setiap ajang pemilihan. “Kepala daerah setiap Pemilu memiliki jaminan basis suara,” ujarnya. (*)