oleh

Prof Dwia, Pilih Rektor atau Komisaris?

Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Penunjukan Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu sebagai komisaris independen PT Vale menuai polemik. Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu dianggap melanggar statuta Unhas.

Prof Dwia merangkap jabatan setelah terpilih menjadi komisaris di PT Vale. Ia terpilih pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta pada tahun 2020. Ia ditunjuk menjadi komisaris independen.

Padahal, rangkap jabatan oleh rektor perguruan tinggi negeri tidak dibolehkan. Hal tersebut melanggar peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi atau statuta Universitas Hasanuddin. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2015.

Dalam PP itu disebutkan, rektor dilarang merangkap jabatan pada organ lain di lingkungan Unhas, badan hukum pendidikan lain dan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah, badan usaha di dalam maupun di luar Unhas dan/atau institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unhas. Statuta ini rupanya juga berlaku untuk seluruh rektor perguruan tinggi negeri.

Pakar Administrasi Negara Unhas Makassar, Prof Dr Aminuddin Ilmar mengatakan, hal tersebut jelas melanggar aturan. Karena jelas rektor di perguruan tinggi negeri manapun dilarang menjadi bagian dari badan usaha swasta.

“Ini memang sudah di statuta PTN. Kalau dia di badan usaha swasta memang tidak dimungkinkan. Selaku PNS pun juga dilarang menjadi pengurus atau dewan komisaris di swasta,” kata Prof Ilmar.

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unhas itu, rektor menjadi komisaris bisa saja. Asal bukan komisaris utama. Itupun di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan swasta.

“Itupun dengan syarat. Apakah menjadi komisaris, tidak menghambat tugas utamanya sebagai pemimpin universitas. Kalau di BUMN boleh saja, asal dia dapat izin kementerian. Kalau di swasta, tidak boleh,” jelas Ilmar.

Pengamat Pemerintahan yang juga Rektor Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis menilai rangkap jabatan oleh pimpinan kampus atau rektor pada perguruan tinggi negeri sama halnya melabrak aturan kampus.

“Bagaimana tidak, jika regulasi statuta kampus melarang merangkap jabatan. Tapi keserakahan menggiurkan untuk jabatan lain maka melanggar aturan sendiri di PTN,” jelasnya, Selasa (29/6/2021).

Bastian menegaskan, rangkap jabatan tidak dibolehkan dengan alasan bahwa jabatan rektor adalah setara eselon I di kementerian atau pemeritahan.

Dimana segala fasilitas ditanggung negara untuk bekerja maksimal. Jikalau merangkap jabatan tertentu membuat kinerja terganggu. Apalagi sebagai rektor memikirkan puluhan ribu mahasiswa, kemudian dibebankan memikirkan perusahaan.

“Karena jabatan itu tak boleh merangkap. Rektor setara ASN eleson I, dia terikat aturan dan statuta itu sendiri maka dilarang untuk dapat jabatan lain,” tuturnya.

“Kalau rektor PTN jelas aturan dan tupoksi, jadi jangan melanggar aturan sendiri dibuat pemerintah. Komisaris mengawasi perusahaan, maka tidak optimal tugas di kampus,” ucapnya.

Dia menambahkan, harus ada pilihan. Jika Rektor menghendaki jabatan kampus, maka tinggalkan jabatan komisaria PT Vale. Begitu juga sebaliknya.

“Ini jadi pembelajaran kedepan agar pemerintah pusat tegas jika mempercayakan pimpinan perguruan tinggi pada posisi strategis. Adanya posisi itu membuat mereka melanggar aturan. Ini terjadi di Unhas dan UI,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasubdit Humas dan Informasi Publik Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin, Ishaq Rahman menjelaskan, ada pengecualian dalam jabatan yang dijabat Prof Dwia di PT Vale.

“Perlu interpretasi dalam memahami aturan. Definisi rangkap jabatan itu harusnya dioperasionalisasikan dengan cermat. Apakah komisaris termasuk dalam kategori jabatan yang disebutkan disitu?,” jelasnya.

Disebutkan bahwa, komisaris melakukan fungsi pengawasan (bukan fungsi eksekutif). Dalam PP Nomor 6 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa untuk jabatan pengawasan itu dibolehkan. “Aturan soal rangkap jabatan itu multitafsir lantaran Prof Dwia selaku komisaris hanya melaksanakan fungsi pengawasan.

Jadi pendefinisian mengenai masalah rangkap jabatan itu yang sebenarnya multitafsir, karena sebagai komisaris independen beliau kan hanya lebih banyak melaksanakan fungsi pengawasan, bukan fungsi eksekutif,” ucap Ishaq.

Dia juga mengatakan praktik semacam ini sebenarnya juga terjadi di tempat lain. “Karena di beberapa tempat lain juga itu praktiknya seperti itu. Jadi kalau di pihak kami sih tidak melihat ada unsur rangkap jabatan yang dimaksud di situ,” katanya.
Prof Dwia bukan orang pertama yang diangkat menjadi komisaris PT Vale Indonesia. Tahun 2012, Prof Idrus Paturusi lebih dahulu diangkat menjadi komisaris independen.

Kasus ini berbeda dengan Prof Idrus Paturusi. Dia diangkat menjadi komisaris independen sebelum PP terbit. Ketika PP terbit tahun 2015, Prof Idrus tidak lagi menjabat rektor Unhas.

Idrus Paturusi diangkat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Vale Indonesia Tbk pada 2012. Itu jadi rangkaian RUPST yang agenda utamanya pembahasan deviden tahun buku 2011. (*)