oleh

Pilkada Takalar 2024 Tanpa Incumbent

Editor : Any Ramadhani-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Takalar 2024 hampir pasti tanpa incumbent. Sang petahana, Syamsari Kitta berencana tidak maju periode kedua calon Bupati Takalar 2024.

Ketua Partai Gelora Sulsel itu mengaku ingin naik kelas dengan mengincar kursi parlemen di DPR RI Senayan ketimbang bertarung periode kedua.

“Saya tidak ikut lagi bertarung di Pilkada Takalar mendatang, cukup satu periode saja jadi Bupati Takalar. Sebab, saya ingin berkiprah ke Senayan. Orang Takalar harus naik kelas,” ucap Syamsari, Rabu (30/6).

Syamsari menjelaskan, dirinya lebih memilih ikut bertarung sebagai anggota DPR-RI dengan menggunakan Partai Gelora ketimbang ikut kembali bertarung di Pilkada Takalar untuk kali kedua.

Syamsari yang sebelumnya berstatus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan hijrah ke Partai Gelora. Ia optimis partainya mampu meraih kursi parlemen dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang.

Bahkan, Syamsari sesumber mampu meraih 1 kursi setiap daerah pemilihan. Baik parlemen tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota se-Sulsel. “Kita target semua dapil bisa terisi, itu hal yang optimis,” katanya.

Pada Pilkada Takalar lalu, selain PKS, Syamsari juga diusung Partai NasDem. Ketua OKK DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin menegaskan, bahwa untuk Takalar, NasDem tentu akan menyiapkan kader internal maju pada pilkada tahun berikutnya.

“Pada dasarnya NasDem sudah mengusung pada 2017 silam dan menang. Sekarang bagaimana persiapan kader untuk tahun 2024 nanti,” ujarnya.

Dia juga enggan menanggapi soal pernyataan Bupati Syamsari Kitta yang tak ingin lagi maju sebagai calon bupati. Kata Tobo, hal tersebut biasa dalam politik. “Dalam politik ada berbagai pertimbangan. Jadi kembali ke individu,” pungkasnya.

Sekretaris DPW Gelora Sulsel, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, berdasarkan hasil rakernas dan rapimnas, Partai Gelora sudah tegas menyepakati untuk meningkatkan elektabilitas mengahadapi Pemilu 2024 nanti.

“Semua instrumen partai kami sudah maksimalkan. Tahun 2024 menjadi agenda yang cukup padat bagi Partai Gelora, termasuk berbagai strategi, termasuk menguatkan kader,” ujarnya.

Dia mengatakan, partainya sejak tahun lalu sudah fokus menyelesaikan kekuatan teritori partai hingga tingkatan desa/kelurahan agar bisa lolos di Pemilu 2024.

“Pemilu 2019 tidak ada partai politik baru yang lolos (ke DPR). Itu karena tidak memiliki kekuatan teritori yang kuat meskipun punya dukungan dana dan media yang memadai. Belajar dari itulah, sejak tahun lalu kami fokus menyelesaikan teritori,” kata dia.

DPW Gelora Sulsel menargetkan merekrut 100 ribu kader se-Sulawesi Selatan pada Oktober 2021 ini.

“Target kita hingga Oktober 2021, jumlah keanggotaan Partai Gelora Sulsel mencapai 100 ribu KTA,” kata Mudzakkir Ali Djamil.

Muda, sapaan akrabnya mengatakan, dalam kurun waktu 2 bulan sejak April hingga Mei 2021, ada 11 ribu lebih masyarakat Sulsel mendaftar dan memiliki KTA Gelora. Mereka tersebar di 24 kabupaten/kota. Sementara secara nasional keanggotaan Partai Gelora telah menembus angka 200 ribu lebih anggota yang memiliki KTA.

Muda mengklaim setiap hari ada ratusan warga yang bergabung di Gelora Sulsel. Untuk itu, ia optimistis mampu merekrut 100 ribu kader pada Oktober 2021 ini.

“Insya Allah ini akan kita capai. Kita ingin jangkauan keanggotaan Partai Gelora Sulsel hingga ke pelosok desa. Harapan kita, seluruh kelurahan desa tersentuh dan merasakan kehadiran Partai Gelora,” ujar Muda.

Mantan anggota DPRD Kota Makassar mengaku, belum lama ini sebuah lembaga survei telah merilis hasil surveinya. Salah satu temuannya Partai Gelora disebutkan memperoleh popularitas dan elektabilitas tertinggi diantara partai baru di Indonesia.

“Ketokohan figur nasional maupun lokal di sulsel juga sangat berpengaruh terhadap popularitas dan elektabilitas Partai Gelora,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono menilai bahwa ada pertimbangan lain bagi Syamsari. Apalagi selama ini hubungannya dengan parpol kurang maksimal.

“Mungkin saja ada faktor lain, tapi begaimanapun kembali kepada komunikasi sesama parpol lain. Atau bisa saja ada kepentingan lain untuk duduk di Senayan,” katanya.

Menurutnya, menjadi kepala daerah memang butuh persiapan yang lebih matang dan tentu saja finansial yang tidak sedikit, meskipun untuk ukuran Kabupaten Takalar.

“Tanggung jawab dan resikonya juga otomatis lebih besar, sehingga membutuhkan support atau dukungan partai politik yang tepat,” tuturnya.

“Dan lebih memilih menjadi caleg DPR-RI, karena memang hitungan teknis dimasa yang sulit seperti saat ini, berupaya menjadi anggota DPR-RI adalah langkah yang rasional, meski penuh pragmatisme,” pungkasnya. (*)