oleh

Aktivis Tuntut PT Huady Tanggung Jawab

Any Ramadhani-Bantaeng, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang masuk ke Sulsel ternyata belum memiliki izin kerja atau izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Mereka adalah calon pekerja di PT Huadi Nickel Alloy, Bantaeng.

Kepala Kantor Imigrasi Makassar, Agus Winarto mengatakan, 20 orang ini masih menunggu izin IMTA oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Para pekerja ini baru mengantongi izin tinggal terbatas.

“Alasannya mereka sedang menunggu izin itu keluar dari Kemenaker dalam waktu 30 hari,” ujar Agus dalam konferensi pers di kantornya di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 13 Makassar, Senin (5/7/2021).

Agus menegaskan, jika dalam waktu 30 hari izin IMTA-nya belum keluar, maka mereka akan dipulangkan.

“Kalau misalnya belum keluar izin kerjanya maka ke 20 orang tersebut akan dipulangkan ke negara asalnya,” tegasnya.

Saat ini TKA asal negeri Tirai Bambu itu tengah menjalani isolasi mandiri di sebuah mess yang telah disediakan oleh perusahaan yang akan ia tempati bekerja itu, dan akan mereka jalani hingga 30 hari ke depan.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ada penyebaran Covid-19 di Sulsel dari 20 TKA itu, yang datang dari Cina menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan lanjut ke Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan.

Mereka juga tidak diizinkan berbaur dengan warga sekitar, agar tidak ada yang terpapar Covid-19. Mereka diwajibkan menetapkan protokol kesehatan yang ketat selama berada di sana.

“Di karantina dulu di perusahaannya, mereka tidak boleh bercampur dengan Tenaga kerja indonesia maupun tenaga kerja asing. Sudah memenuhi syarat secara keimigrasian maupun secara protokol kesehatan,” terangnya.

Lebih jauh Agus menerangkan, mereka masuk di Bandara Sulhas melalui jalur domestik. Sebab mereka sudah melalui pemeriksaan imigrasi di Bandara Soekarno Hatta. “Mereka juga sudah melalui prosedur kesehatan di Bandara Soekarno Hatta dan sudah melalui proses karantina di Jakarta,” katanya.

Disamping itu, petugas imigrasi di Bandara Sulhas tetap melakukan pengawasan. Tetapi mereka sudah clear secara keimigrasian di Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

“Surat baik terkait ketenaga kerjaan, kesehatan, dan keimigrasian sudah lengkap. Kami periksa itu,” katanya.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman langsung memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan untuk menelusuri izin dan persyaratan keberadaan TKA tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Kami telah memerintahkan Kadisnaker Provinsi Sulsel berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk turun ke Bantaeng memeriksa perusahaan dan TKA yang datang termasuk syarat perizinan dari instansi terkait dari pemerintah pusat untuk tindak lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Andi Sudirman.

Perizinan TKA selama bekerja di Indonesia, kata dia, merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Perizinan IMTA tentu dari pusat tapi kami daerah wajib mengecek dan kita bisa tindaki perusahaan bersangkutan jika tidak mengikuti prosedur yang ada,” katanya.

Sementara, Aktivis Aliansi Mahasiswa Bantaeng Bersatu (Ambar), Ardiansyah mengatakan PT Huady Nickel Alloy sejak dari awal memang dikenal buruk dan bahkan tidak perpihak kepada masyarakat Bantaeng.

“Kami selama ini terus memantau PT Huady. Memang cukup buruk, mulai dari merusak lahan rumput laut petani, debu limbah yang tidak dikelola dengan baik dan tidak transparan data TKA,” kata dia, Senin (5/7).

Ardiansyah menegaskan, dengan masuknya 20 TKA ke Bantaeng menambah persoalan panjang perusahaan smelter itu. Dia juga mencurigai Hak Guna Usaha PT Huady sampai saat ini belum ada kejelasan.

Sementara itu, Humas PT Huady Nickel Alloy Indonesia, Lily sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi. (*)