oleh

Cakada Nyambi Cari Suara di Pileg

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Yadi-Headline, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 tak digelar bersamaan. Pileg akan digelar 28 Februari 2024. Sementara Pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024.

Hajatan Pileg yang digelar lebih dulu menjadi ajang pemanasan sejumlah calon yang ingin maju di Pilkada untuk mencari suara di Pileg.

Manager strategi dan operasional lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandi Syam menuturkan, pelaksanaan Pileg yang lebih awal dibanding Pilkada memang perlu disikapi dengan kajian yang mendalam oleh partai politik (parpol) maupun para figur yang memiliki interest pada event politik tersebut.

“Pileg bisa menjadi semacam konsensus dan etalase politik bagi figur-figur yang ingin bertarung di Pilkada mendatang dengan partai-partai politik,” katanya.

Dia mencontohkan, misalnya saja figur yang berstatus petahana. Intervensi dan penetrasi politiknya tentu dibutuhkan oleh parpol-parpol untuk mengamankan perolehan kursi.

Selain itu, petahana membutuhkan kendaraan politik, sementara parpol membutuhkan insentif elektoral dari petahana. Hubungan keduanya simbiosis mutualisme.

“Pileg bisa menjadi salah satu poin strategis yang termaktub dalam komitmen politik antara petahana dengan parpol-parpol,” tuturnya.

Lanjut dia, sementara figur-figur cakada yang berstatus kader parpol. Pesona figur dan kekuatan elektoralnya bisa menguntungkan buat partainya ketika maju menjadi calon legislatif. Arena pileg juga bisa dijadikan parameter dukungan politik bagi cakada.

“Hanya saja perlu dipertimbangkan dengan matang segala konsekuensi politik ekonomi yang ditimbulkan dari keputusan maju di Pileg,” jelasnya.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Prianto mengatakan, momentum Pileg bisa menjadi semacam ujian pra-Pilkada bagi calon kepala daerah. Ketua Partai yang punya cita-cita running di Pilgub harus memperlihatkan pencapaian elektoral yang baik, secara institusi maupun secara personal.

Peluang caleg terpilih untuk maju di Pilkada tetap terbuka, terutama karena basis pengusungan calon kepala daerah berdasarkan hasil Pileg 2024.

“Hanya saja penetapan caleg terpilih kemungkinan sudah beririsan dengan tahapan Pilkada. Apalagi jika terjadi sengketa hasil Pemilu,” terangnya.

Dikatakan, calon kepala daerah tetap bisa menjadi caleg, atau memanfaatkan momentum Pileg 2024, untuk mengkonsolidasi kekuatan politiknya sekaligus memanaskan mesin elektoral, yang mungkin digunakan pada Pilkada November 2024.

“Semua kembali pada penguasaan sumberdaya ekonomi politik, strategi, serta kapasitas kepemipinan yang di miliki kandidat,” pungkasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan Komisi II DPR RI, pemerintah, serta penyelenggara pemilihan umum (pemilu) menyepakati tanggal Pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Sementara pemilihan legislatif disepakati akan dilaksanakan 28 Februari 2024 mendatang,” jelasnya.

Faisal mengatakan, demi mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder (KPU kabupaten/kota) untuk menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan dengan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Dan pembentukan desa peduli pemilu dan pemilihan di masing-masing kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan,” terangnya.

Sementara itu, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulsel, Syarifuddin Jurdi mengatakan, terkait penyediaan logistik pada Pemilu mendatang harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan logistik.

Olehnya itu, dia berharap kepada 24 KPU kabupaten dan kota agar melakukan identifikasi permasalahan logistik atau kondisi logistik, pengelolaan, pemeliharaan logistik.

“Serta melakukan inventarisasi logistik pasca pemilu dan pemilihan di gudang KPU Kabupaten dan Kota agar data-data fisik logistik terinventarisir dan terdata dengan baik,” jelasnya. (*)