oleh

Pelaku UMKM Sebut PPKM Bakal Berpengaruh Besar

Editor : Any Ramadhani-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kota Makassar kian memperketat akitivitas warga demi mewaspadai lonjakan Covid-19. Hal itu ditandai dengan surat edaran Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku 6 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Surat edaran dengan nomor : 443.01/334/ S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 ditandatangani langsung Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Dalam aturan baru ini, Pemkot Makassar kembali memangkas jam operasional. Mal, warung makan, kafe, restoran, hingga warung kopi (warkop) hanya boleh beroperasi hingga pukul 17.00 Wita.

Aktivitas makan/minum di tempat hanya sebesar 25% dari total kapasitas. Untuk layanan makanan pesan-antar/dibawa pulang, dapat beroperasi 24 jam.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, meskipun penetapan jam operasional dibatasi sampai pukul 5 sore, namun pembatasan ini tidak sama dengan pemberlakuan di pulau Jawa dan Bali.

“PPKM Mikro Kota Makassar ini beda dengan PPKM Mikro yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Kalau di Pulau Jawa dan Bali kan level tertinggi dengan status darurat, tapi Kota Makassar hanya level terendah dan bukan darurat,” kata Danny Pomanto, Selasa (6/7/2021).

Sementara, Salah satu pelaku UMKM di Kota Makassar, Fadil Ihsan mengaku adanya pemberlakuan PPKM darurat ini tentu akan pengaruh besar pada penghasilan para UMKM. Pasalnya, setiap setiap UMKM berbeda-beda. Ada yang fokus pada take away saja atau bahkan keduanya.

“Selain itu sebanarnya, UMKM juga akan menanggung biaya operasional atau biaya sewa selama 24 jam sehari. Sementara untuk dine in hanya bisa jualan sampai sampai pukul 5 sore saja,” ucapnya.

Meski demikian, menurutnya kebijakan pemerintah tentu dilakukan sebagai salah satu upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

“Menurutku pemerintah dan UMKM sama-sama memiliki niat baik untuk menekan Covid-19 sehingga kadang memang harus banyak yang dikorbankan,” tutupnya. (*)