oleh

PPKM (Pelan Pelan Kita Menjauh)

Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kota Makassar kian memperketat akitivitas warga demi mewaspadai lonjakan Covid-19. Hal itu ditandai dengan surat edaran Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mulai berlaku 6 Juli hingga 20 Juli mendatang.

Surat edaran dengan nomor : 443.01/334/ S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 ditandatangani langsung Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Dalam aturan baru ini, Pemkot Makassar kembali memangkas jam operasional. Mal, warung makan, kafe, restoran, hingga warung kopi (warkop) hanya boleh beroperasi hingga pukul 17.00 Wita.

Aktivitas makan/minum di tempat hanya sebesar 25% dari total kapasitas. Untuk layanan makanan pesan-antar/dibawa pulang, dapat beroperasi 24 jam.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, meskipun penetapan jam operasional dibatasi sampai pukul 5 sore, namun pembatasan ini tidak sama dengan pemberlakuan di pulau Jawa dan Bali.

“PPKM Mikro Kota Makassar ini beda dengan PPKM Mikro yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali. Kalau di Pulau Jawa dan Bali kan level tertinggi dengan status darurat, tapi Kota Makassar hanya level terendah dan bukan darurat,” kata Danny Pomanto, Selasa (6/7/2021).

Dalam surat edaran itu, rumah ibadah juga harus ditutup sementara. Dalam poinnya disebutkan, pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholla, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Kota Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.

Hal itu berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana daerah yang berstatus zona merah dan oranye untuk menutup sementara tempat ibadah.

Danny mengaku tidak bisa berbuat banyak. Sebagai pemerintah daerah, apapun keputusan pemerintah pusat harus diikuti.

“Iya, karena ini adalah perintah pusat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Karena ini disinyalir banyak juga di rumah ibadah banyak protokol kesehatan tidak dijalankan,” ujarnya.

Danny menegaskan pemerintah tidak pernah melarang untuk beribadah. Namun, ia meminta kepada masyarakat untuk beribadah di rumah untuk sementara waktu.

“Bukan dilarang beribadah, silakan beribadah di rumah, jadi sekali lagi tidak ada pelarangan beribadah. Yang ada dianjurkan beribadah di rumah sambil menunggu status di RT kuning atau hijau,” jelasnya.

Meski begitu, Danny menyebut rukun tetangga (RT) yang berstatus zona hijau dan kuning akan diizinkan untuk membuka rumah ibadahnya. Status zona ini akan ditentukan oleh tim detektor yang mulai turun Kamis (8/7/2021), mendatang.

“Saya akan menurunkan detektor dalam minggu ini untuk memberikan penilaian terhadap status masing-masing RT apakah RT itu hijau, kuning oranye, merah, atau hitam, “pungkasnya.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Haeruddin Thamrin mengatakan, penerapan PPKM Mikro ini merupakan instruksi langsung dari Kementerian Dalam Negeri. “Sesuai instruksi dari Kemendagri, PPKM Mikro itu sampai pukul lima sore,” katanya.

Kata Haeruddin surat edaran tersebut dikeluarkan dan berlaku umum di seluruh daerah. “Kita memang sedang dalam zona oranye, jadi masuk PPKM Mikro, pihak Mendagri mengeluarkan instruksi demikian, yakni jam operasional sampai dengan pukul lima sore,” tuturnya.

Untuk itu, Ia meminta kepada Masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan agar situasi ini bisa cepat selesai.
“Sabarki, mari tetap patuh protokol supaya keadaan ini cepat selesai dan bisa kembali normal lagi,” tuturnya.

Adapun poin-poin SE pengetatan PPKM diantaranya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk seluruh tingkatan dilakukan secara daring, pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja menerapkan WFH sebesar 75 persen dan 25 persen WFO dengan pelaksanaan protokol kesehatan ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, energi komunikasi dan teknologi informasi, perbankan, pasar modal, hotel, dan objek vital nasional lainnya bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan prokes secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan seperti rumah makan, warung, cafe dan lainnya dapat makan dan minum ditempat sebesar 25 persen dari kapasitas, beroperasi hingga pukul 17.00 Wita, untuk layanan pesan antar diizinkan hingga pukul 20.00 Wita.

Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan pembatasan jam operasional hingga pukul 17.00 Wita dan saat beroperasi pembatasan kapasitas pengunjung sebanyak 25 persen. Pelaksanaan kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah seperti masjid, musala, gereja, pura dan vihara serta tempat ibadah lainnya ditiadakan untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar dan lebih mengoptimalkan ibadah di rumah.

Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman, tempat wisata atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar.

Pelaksanaan kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup untuk sementara waktu hingga dengan wilayah tersebut dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemkot Makassar.

Pelaksanaan kegiatan usaha karaoke, rumah bernyanyi keluarga, kelab malam, diskotek, live musik, pijat refleksi dan semacamnya termasuk sarana penunjang tempat hiburan di hotel diizinkan sampai pukul 17.00 WITA dengan pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, dan pertemuan luring diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 persen dengan penerapan prokes secara lebih ketat. Penggunaan transportasi umum dan kendaraan rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan prokes secara lebih ketat yang pengaturannya diatur oleh Pemkot Makassar.

Para camat dan lurah selaku ketua satgas di wilayah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Master Covid-19 kecamatan agar mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 dan memperketat prokes serta melakukan pemetaan terhadap titik potensi keramaian di wilayah masing-masing.

Satgas Covid-19 melaksanakan pemantauan terhadap penerapan disiplin penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menanggapi surat edaran Wali Kota Makassar, pihak manajemen Kalla Inti Karsa yang membawahi Mal Ratu Indah dan NIPAH akan memberlakukan jam tutup operasional mal pukul 17:00 WITA.

Aturan ini diberlakukan karena meningkatnya angka positif Covid-19. Pihak Kalla Inti Karsa pun mematuhi edaran tersebut dan mulai memberlakukan terhitung sejak tanggal 6 hingga 20 Juli mendatang.

Marketing and Communication Manager Kalla Inti Karsa, Jesse Rezky Mulia mengatakan bahwa Kalla Inti Karsa menghargai surat edaran Walikota Makassar. Sehingga demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif, pihak mal pun sepakat memberlakukan jam operasional mal.

“Kami berkomitmen dan konsisten dengan upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Makassar khususnya. Sebagai bisnis yang memiliki kepentingan dengan jumlah pengunjung, sudah seharusnya kami bertindak paling depan dalam mendukung upaya pemerintah,” ungkapnya.

Lanjutnya, Kalla Inti Karsa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di berbagi unit bisnis tidak terkecuali unit Mal antara lain; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area mal.

Lanjutnya, desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area mal. Pelayanan parkir kini juga telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung.
Menurutnya, pembatasan jam operasional juga tentunya akan berdampak pada perekonomian, namun Manajemen Mal Ratu Indah dan NIPAH senantiasa memberikan kebijakan terbaik demi kenyamanan bersama. “Kami berharap semoga kebijakan ini efektif agar pandemi ini segera berakhir dan ekonomi masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya. (*)