oleh

Aturan Pajak Baru, Tumpul Ke Atas Tajam Ke Bawah?

Editor : Any Ramadhani, Penulis : Hikmah-Ekobis, Keuangan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Aturan pajak baru belakangan ‘bersiliweran’. Hal ini sejalan dengan hadirnya covid 19 di Indonesia sejak awal 2020 lalu.

Aturan pajak baru yang hadir tentu saja mengundang beragam reaksi dari masyarakat, terutama untuk pungutan pajak atas sembako dan sekolah. Meski berdalih masih digodok, aturan baru tersebut dianggap bakal ‘mencekik’ rakyat.

Opini pajak ‘mencekik’ tersebut semakin diperkuat dengan berbagai relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) seperti mobil dan property yang dianggap tidak pro kepada kalangan bawah.

Tidak tanggung-tanggung, relaksasi pajak yang diberikan hingga 0 persen. Ini dianggap menjadi kebijakan positif untuk kalangan atas namun malah tak menguntungkan kalangan bawah.

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Abdul Muthalib Hamid bahkan menganggap istilah ‘runcing ke bawah tumpul ke atas’ bukanlah hal baru, tidak hanya berlaku pada pajak tetapi berbagai aturan lain yang ada di Indonesia.

Dalam pemberlakuan relaksasi pajak kata Muthalib, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM 0 persen untuk kendaraan roda empat menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP).

“Bantuan relaksasi pajak tersebut dikenakan pada saat impor barang kena pajak (BKP) yang termasuk mewah atau saat penyerahan BKP mewah oleh pengusaha yang memproduksi kendaraan atau pabrikan dalam negeri dari BKP yang tergolong mewah tersebut,” ujar Muthalib.

Berbeda dengan rencana jasa pendidikan dan sembako yang yang akan dikenakan pajak, kedua hal ini menjadi objek PPN, aturan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kalau barang barang kebutuhan pokok dikenai pajak, tentu pengeluaran untuk kebutuhan pokok akan berlipat lipat sehingga beberapa dari mereka akan tidak mampu memenuhi kebutuhan barang sekunder atau tersier,” pungkasnya.

Muthalib bahkan memprediksi, jika pajak sembako dan sekolah betul-betul diterapkan, bisa dipastikan kualitas hidup masyarakat lapisan bawah akan semakin menurun, angka kemiskinan akan meningkat lebih cepat dibandingkan periode periode sebelumnya.

“Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebankan masyarakat kecil, pada konsumsi barang mewah seperti kendaraan roda dan property lainnya dibebaskan atau diberi diskon pajak, sedangkan sembako dan sekolah yang notabene untuk kepentingan rakyat kecil itu dikenakan pajak (PPN),” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo Wisnu Bawono mengungkapkan, pada penerapannya, pajak sembako dan sekolah hanya dikenakan untuk kalangan menengah saja dan untuk sembako fokus pada barang premium.

“Jadi tidak semua sembako dikenakan pajak, tetapi sembako dengan kualitas premium, begitupun untuk sekolah,” Selasa (6/7/2021)

Berbeda dengan sembako dan sekolah, relaksasi yang diberikan untuk dunia otomotif dan property tujuannya untuk menggerakkan ekonomi dimasa covid 19.

“Pajak untuk otomotif dan property tujuannya tidak lain untuk peningkatan penerimaan dan pergerakan perekonomian. Ini berlaku dari sisi wajib pajak untuk kelas menengah, namun untuk kelas atas tetap ada pungutan,” jelasnya

Sedang untuk sembako dan sekolah kata Eko tidak diberlakukan secara merata dan belum diterapkan, masih dalam pembahasan.

“Tidak mungkin negara memberlakukan pajak untuk sembako yang dikonsumsi masyarakat, ada sembako premium ini yang akan di tarik pajaknya. Untuk sekolah, yang di subsidi pemerintah tidak di kenakan tetapi sekolah yang biaya pendidikannya tinggi,”pungkasnya. (*)