oleh

PPKM Diperpanjang Lima Hari, Larang Resepsi Pernikahan

Any Ramadhani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kota Makassar kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang. Salah satu poin dalam perpanjangan kali ini adalah resepsi pernikahan dilarang.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan, keputusan perpanjangan PPKM berdasarkan petunjuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ini perintah presiden. Bedanya adalah resepsi pernikahan dilarang untuk sementara,” ujarnya.

Hal ini ditegaskan langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, saat memimpin rapat bersama jajarannya di ruang Sipakatau, Rabu (21/7/2021).

“PPKM ada hal-hal yang harus disampaikan, resepsi perkawinan ditiadakan. Ini saya rundingkan dengan Forkompinda salat di rumah diperpanjang ini poin memerlukan penjelasan,” jelasnya.

Terkait keresahan warga yang telah merencanakan hajatan jauh hari sebelumnya. Terlebih, undangan sudah disebar dan tersampaikan, Danny menyebut akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Forkopimda Makassar.

Menurutnya, Satgas Raika yang turun langsung ke masyarakat harus bisa menyampaikan hal tersebut secara persuasif sehingga aturan bisa dipahami dengan baik.

“Persuasif betul-betul, petugas yang turun dijamin kemampuan komunikasi narasi diksi harus diperbaiki,” tuturnya.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Haeruddin Thamrin menambahkan, perpanjangan PPKM berlaku selama lima hari. “Berlakunya tanggal 21 sampai 25 Juli,” singkatnya.

Perpanjangan PPKM Mikro juga berlaku di Kabupaten Gowa. Keputusan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Gowa yang ditandatangani oleh Adnan Purichta Ikhsan bernomor 443/104/Tapem tertanggal 21/7/2021.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan yang menjadi dasar perpanjangan PPKM di Gowa di antaranya Intruksi Mendagri Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Covid-19.

Selain itu, Peraturan Daerah Gowa Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Bupati Gowa Nomor 48 Tahun 2020, dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulsel Nomor 800/6219/org tertanggal 30 Juni 2011.

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengaku, perpanjangan ini dilakukan karena kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia termasuk di Kabupaten Gowa.

“Merujuk dari instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan PPKM Mikro serta meningkatnya penyebaran Covid-19 serta kasus positif Covid-19, Pemerintah Kabupaten Gowa akhirnya memutuskan memperpanjang pemberlakuan PPKM Mikro,” ujar Adnan, Rabu, (21/7).

Lanjut Bupati Adnan, keputusan ini diambil demi kebaikan dan kesehatan bersama seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. Olehnya itu, Adnan berharap perpanjangan PPKM Mikro ini bisa menekan angka penularan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

“Di masa sulit seperti ini, keputusan memperpanjang PPKM Mikro ini memang berat tapi mesti diambil. Sekali lagi, demi kebaikan dan kesehatan kita semua,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Gowa ini juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Gowa bisa ikut mendukung dan menyukseskan PPKM Mikro ini, sehingga Kabupaten Gowa dan Indonesia secara keseluruhan bisa keluar dari pandemi Covid-19.

“Semoga ini bisa dimaklumi dan dijalankan dengan baik sehingga kita bisa bersama-sama keluar dari pendemi ini dan bisa kembali hidup seperti sedia kala,” harapnya.

Sementara itu, selama perpanjangan PPKM ini, tidak berbeda dengan PPKM Mikro sebelumnya. Beberapa poin di antaranya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan Tinggi, akademi, pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring (online) yang tertulis dalam poin ke-6.

Sementara pada poin ke-7 disebutkan, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, konstruksi, perhotelan, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen sesuai pengaturan jam operasional dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Poin ke-8 disebutkan pengaturan jam operasional bagi tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud poin pada ke-7 seperti pasar beroperasi sampai dengan pukul 17.00 Wita, toko kelontong dalam hal ini toko kecil yang umumnya mudah diakses dan bersifat lokal, beroperasi sampai dengan pukul 22.00 Wita, minimarket beroperasi sampai dengan pukul 19.00 Wita.

Adapun poin ke-9 menyebutkan, pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ketentuannya makan/minum di tempat sebesar 50 persen dari kapasitas, jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 Wita.

Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan pukul 22.00 Wita.

Pelaksanaan ibadah diatur pada poin ke-11 yang mengatakan pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di masjid, musala, dan gereja serta tempat ibadah lainnya) dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Poin 14 menyebutkan, untuk kegiatan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tidak ada hidangan makanan di tempat.

Bagi oknum yang melakukan pelanggaran terhadap perpanjangan PPKM di Gowa akan mendapatkan sanksi sebagaimana tertuang dalam poin ke-18. Di sana disebutkan pelanggaran terhadap pengaturan yang dimaksud dalam surat edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diketahui, pengumuman perpanjangan PPKM darurat itu disampaikan langsung oleh Presiden. Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021 apabila kasus Covid-19 mengalami tren penurunan.

“Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Presiden Joko Widodo dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (20/7) malam.

Pemerintah telah menerapkan PPKM darurat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali serta 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

“Penerapan PPKM darurat yang dimulai 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat,” katanya.

Menurut Jokowi, PPKM darurat diterapkan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit.

“Sehingga tidak menyebabkan lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” ucap dia.

Presiden bersyukur karena setelah dilakukan PPKM darurat, terlihat dari data bahwa penambahan kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan.

“Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan dan juga mendengar suara-suara masyarakat terdampak dari PPKM,” ungkap Jokowi. (*)