oleh

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Edy Rahmat

Any Ramadhani-Hukum, Korupsi, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menolak eksepsi terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Sulsel, Mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Penolakan dibacakan dalam sidang lanjutan di PN Tipikor Makassar, Kamis (12/8/2021).

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa dengan ini ditolak,” kata ketua majelis hakim, Ibrahim Palino.

Majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK terhadap terdakwa Edy Rahmat, sudah sangat berkesesuaian dengan pokok perkara, cermat, jelas dan lengkap. Mulai dari tempat hingga waktu kejadian tindak pidana dalam perkara Nurdin Abdullah dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

Dakwaan pertama, Edy Rahmat selaku pegawai negeri bersama-sama dengan penyelenggara negara yaitu terdakwa Nurdin Abdullah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Kemudian dakwaan kedua, hakim juga menyatakan bahwa dakwaan tentang penerapan pasal Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah tepat sesuai dengan dakwaan JPU KPK.

“Waktu kejadiannya pada awal tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dan bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dan seterusnya,” jelasnya.

Ibrahim melanjutkan jika terdakwa Edy Rahmat menerima uang senilai Rp2,5 miliar yang dikemas dalam sebuah koper beserta dengan tiga bundel proposal bantuan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Dinas PUTR Sinjai tahun anggaran 2021 dari Agung Sucipto.

Terdakwa juga menerima uang dari sejumlah kontraktor dengan jumlah Rp3 miliar 241 juta. Bulan Februari 2021 terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp 330 juta dari Andi Kemal.

“Surat dakwaan penuntut umum telah dibuat dan disusun dengan cermat dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 huruf e KUHAP,” jelasnya.

Hakim juga berpandangan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak kuat dan tidak beralasan sehingga dinyatakan memenuhi syarat untuk tidak diterima atau ditolak.

“Menyatakan bahwa perkara ini harus dilanjutkan, dan meminta penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan melanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,” tegasnya.

Edy Rahmat diketahui mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU KPK sejak awal persidangan perdana pada, Kamis (22/7/2021). Terdakwa melalui penasihat hukumnya menganggap bahwa dakwaan JPU KPK keliru karena tidak memuat peristiwa hukum, tempat kejadian dan penerapan hukumnya, tidak jelas dan tidak cermat.

Kuasa hukum, Edy Rahmat, Yusuf Lessy mengatakan putusan majelis hakim dia anggap tidak fair (adil) dalam hal melihat kedudukan kasus sebenarnya.

“Dalam peristiwa hukum sudah jelas, adanya peristiwa hukum ada yang di Bulukumba dan disini (Makassar) jadi sangat aneh menjelis berpendapat mengikut materi keberatan asepsi kami,” katanya usai persidangan.

Dirinya menurutkan dalam kasus ini, Edy Rahmat hanya perantara antara Nurdin Abdullah dan Agung Sucipto. Dari hasil kajian hukum, menurutnya, Sari Pudjiastuti juga harus dijadikan tersangka. Karena ada materi dasar hukum yang berbeda antara ketiga terdakwa, yakni Nurdin Abdullah, Edy Rahmat, dan Agung Sucipto.

“Sangat aneh kalau majelis mengikut dakwaan penuntut umum. Jangan dia bilang kita penasihat hukum gagal paham, justru dia yang gagal paham. Karena tidak memahami sesungguhnya substansi dari pasal 143, ada syarat materil yang harus diakui,” tegasnya.

Dengan ini pihaknya akan masih melakukan upaya hukum lain walau proses sidang nantinya berlanjut pada pemeriksaan saksi.

“Kami tempuh upaya banding dalam putusan selah. Tapi pemeriksaan saksi tetap jalan,” tutupnya. (*)